Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: PER-10/BC/2026

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktur P2, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan menetapkan keputusan mengenai Pemusnahan BDN yang:

 

dalam kondisi busuk, kedaluwarsa, atau tidak layak dikonsumsi; atau

 

ditegah oleh Pejabat Bea dan Cukai karena pelanggaran administrasi, bukan merupakan Barang Lartas, dan tidak diselesaikan kewajiban pabeannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak disimpan di TPP atau TLB-TPP berupa:

 

 

barang rusak berat;

 

 

tidak mempunyai nilai ekonomis; dan/atau

 

 

dokumen.

Penetapan Pemusnahan BDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak:

 

hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, untuk BDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; atau

 

hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan telah melewati jangka waktu 30 (tiga puluh) hari penyimpanan BDN di TPP atau TLB-TPP, untuk BDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pemusnahan BDN dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penetapan keputusan Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas, Pemusnahan dapat dilaksanakan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan tidak melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal penetapan keputusan Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pelaksanaan Pemusnahan BDN dapat dilakukan oleh importir, eksportir, pemilik barang, dan/atau kuasanya, atau pihak lain, di bawah pengawasan Pejabat Bea dan Cukai.

Pelaksanaan Pemusnahan BDN dituangkan dalam berita acara Pemusnahan.

Keputusan mengenai Pemusnahan BDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berita acara Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelesaian terhadap BTD, BDN, dan BMMN.

Tata kerja Pemusnahan BDN dilaksanakan berdasarkan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktur P2, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan menetapkan BDN sebagai BMMN dalam hal:

 

Barang Lartas yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dalam pemberitahuan pabean yang tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup terjadi tindak pidana di bidang kepabeanan;

 

barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah oleh Pejabat Bea dan Cukai yang berasal dari tindak pidana kepabeanan yang pelakunya tidak dikenal;

 

barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah oleh Pejabat Bea dan Cukai berupa Barang Lartas yang:

 

 

merupakan pelanggaran administrasi yang tidak diselesaikan kewajiban pabeannya; atau

 

 

dalam hal barang impor sementara tidak dilakukan realisasi ekspor kembali atau penyelesaian selain diekspor kembali dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penyimpanan di TPP atau TLB-TPP; atau

 

barang dan/atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di kawasan pabean oleh pemilik yang tidak dikenal yang tidak diselesaikan kewajiban pabeannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak disimpan di TPP atau TLB-TPP.

Penetapan BDN sebagai BMMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan keputusan mengenai penetapan BDN sebagai BMMN dalam hal:

 

tidak terdapat permohonan keberatan secara tertulis dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan atau pengumuman; dan/atau

 

berdasarkan pertimbangan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.

Penetapan BDN sebagai BMMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terpenuhi.

Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelesaian terhadap BTD, BDN, dan BMMN.

Tata kerja penetapan BDN sebagai BMMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf U yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lelang BDN terdiri dari kegiatan sebagai berikut:

penetapan BDN untuk dilelang;

pembentukan panitia Lelang;

penunjukan Balai Lelang untuk melaksanakan kegiatan Jasa Pra Lelang (dalam hal diperlukan);

penetapan harga terendah Lelang;

permintaan jadwal Lelang;

pelaksanaan Lelang; dan

penyerahan barang kepada pemenang Lelang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terhadap BDN berupa barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah oleh Pejabat Bea dan Cukai yang:

 

merupakan pelanggaran administrasi dan tidak diselesaikan kewajiban pabeannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak disimpan di TPP atau TLB-TPP; atau

 

merupakan barang impor sementara yang tidak dilakukan ekspor kembali atau penyelesaian selain ekspor kembali dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak disimpan di TPP atau TLB-TPP,

 

ditetapkan untuk dilelang, sepanjang bukan merupakan Barang Lartas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terhadap BDN yang sifatnya:

 

tidak tahan lama, antara lain barang yang cepat busuk seperti buah segar dan sayur segar;

 

merusak atau mencemari barang lainnya, seperti asam sulfat dan belerang;

 

berbahaya, seperti barang yang mudah meledak; atau

 

pengurusannya memerlukan biaya tinggi, seperti barang yang membutuhkan penyimpanan dalam ruangan pendingin,

 

dapat segera dilakukan pelelangan tanpa menunggu jangka waktu 30 (tiga puluh) hari penyimpanan di TPP atau TLB-TPP terlewati, sepanjang bukan merupakan Barang Lartas.

Penetapan pelelangan BDN dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak:

 

hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan telah melewati jangka waktu 30 (tiga puluh) hari penyimpanan BDN di TPP atau TLB-TPP, untuk BDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau

 

hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, untuk BDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Direktur P2, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan menerbitkan keputusan mengenai pelelangan atas BDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelesaian terhadap BTD, BDN, dan BMMN.

BDN yang telah ditetapkan untuk dilelang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diadministrasikan dalam rencana pelelangan barang.

Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui Lelang umum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pejabat Penimbunan menyampaikan permintaan penelitian bea masuk dan PDRI yang terutang atas BDN yang akan dilelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 kepada pejabat pemeriksa dokumen.

Pejabat pemeriksa dokumen melakukan penelitian atas permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak naskah dinas permintaan penelitian diterima.

Pejabat pemeriksa dokumen dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan parameter sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang nilai pabean untuk penghitungan bea masuk antara lain menggunakan metode pengulangan (fallback method) sepanjang didukung dengan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur antara lain metode penyusutan sesuai standar akuntansi yang berlaku, Nilai Wajar atau harga pasar pada saat Penilaian, atau hasil Penilaian oleh penilai pemerintah atau penilai publik yang tersertifikasi.

Direktur P2, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan atas nama Menteri menetapkan harga terendah untuk BDN yang akan dilelang dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak naskah dinas hasil penghitungan bea masuk dan PDRI yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima.

Dalam perhitungan harga terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditambahkan biaya terkait pelelangan BDN berupa alokasi minimum untuk bea lelang penjual yang dihitung berdasarkan tarif penerimaan negara bukan pajak yang berlaku.

Contoh penghitungan alokasi minimum untuk bea lelang penjual sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan berdasarkan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf N yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Direktur P2, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan dapat membentuk tim dalam melakukan penelitian penghitungan bea masuk dan PDRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Keputusan mengenai penetapan harga terendah untuk BDN yang akan dilelang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan contoh format yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelesaian terhadap BTD, BDN, dan BMMN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktur P2, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan menetapkan keputusan mengenai panitia Lelang, dalam hal belum dibentuk panitia Lelang.

Panitia Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:

 

melakukan penyiapan penyelenggaraan Lelang;

 

berkoordinasi dengan pejabat Lelang;

 

berkoordinasi dengan Balai Lelang, dalam hal diperlukan;

 

melakukan serah terima barang kepada pemenang Lelang;

 

meneliti pemenuhan pelunasan harga Lelang; dan

 

menyusun laporan pelaksanaan Lelang.

Penyampaian laporan pelaksanaan Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya risalah Lelang dari Pejabat Lelang DJKN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktur P2, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan mengajukan permohonan jadwal Lelang kepada Kepala KPKNL dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal keputusan mengenai penetapan harga terendah.

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Lelang, Direktur P2, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan dapat menyampaikan permohonan jadwal Lelang atas beberapa penetapan Lelang BDN dalam periode tertentu maksimal 3 (tiga) bulan sejak tanggal keputusan mengenai penetapan harga terendah.

Permohonan jadwal Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam nota dinas yang dibuat menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf O yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lelang atas BDN dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Kepala KPKNL.

Dalam hal diperoleh informasi dan dapat dibuktikan bahwa pemenang Lelang adalah pemilik barang, importir, eksportir, atau kuasanya, pengesahan sebagai pemenang Lelang dibatalkan dan dilakukan Lelang ulang.

Dalam hal penawaran pada Lelang BDN telah mencapai harga terendah namun pemenang Lelang tidak melakukan pelunasan (wanprestasi), Direktur P2, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan melakukan Lelang ulang.

Tata kerja Lelang BDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf P yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemenang Lelang dapat melakukan pengambilan barang setelah melakukan pelunasan dan menerima dokumen pengeluaran dari Pejabat Penimbunan.

Pejabat Bea dan Cukai yang bertugas di TPP melakukan penyerahan barang kepada pemenang Lelang setelah menerima dokumen pengeluaran.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam pelaksanaan Lelang, Direktur P2, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan dapat menunjuk Balai Lelang untuk melaksanakan kegiatan Jasa Pra Lelang.

Dalam melaksanakan kegiatan Jasa Pra Lelang sebagaimana dimaksud ayat (1), Balai Lelang diberikan imbalan jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam hal penawaran dalam Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 tidak mencapai harga terendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4), Direktur P2, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan menyampaikan usulan peruntukan BDN kepada Direktur Jenderal atau Kepala Kantor Wilayah.

Usulan peruntukan BDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peruntukan untuk dilakukan:

 

Pemusnahan;

 

Hibah; atau

 

Lelang dengan penyesuaian nilai.

Pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penyelesaian terhadap BTD, BDN, dan BMMN.

Usulan peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen:

 

salinan risalah Lelang; dan

 

daftar BDN yang diajukan usulan peruntukannya.

Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), usulan peruntukan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri dengan:

 

surat pernyataan kesediaan dari pemerintah daerah/desa atau lembaga yang bersifat non komersial seperti lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, lembaga kemanusiaan, lembaga pendidikan, yang ditandatangani oleh sekretaris daerah/kepala desa, atau pimpinan lembaga, dalam hal BDN diusulkan untuk dilakukan Hibah; atau

 

hasil Penilaian, dalam hal BDN diusulkan untuk dilakukan pelelangan dengan penyesuaian nilai.

Usulan peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelesaian terhadap BTD, BDN, dan BMMN.

Penyampaian usulan peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak risalah Lelang diterima.

Tata kerja usulan peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf Q yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BDN dengan usulan peruntukan Hibah, Pemusnahan, atau Lelang dengan penyesuaian nilai, dilakukan Penilaian untuk mendapatkan Nilai Wajar, Nilai Likuidasi, atau nilai perkiraan.

Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

 

dalam hal akan diusulkan Lelang dengan penyesuaian nilai, menggunakan Nilai Wajar atau Nilai Likuidasi sebagai harga terendah Lelang yang dilakukan oleh penilai pemerintah atau penilai publik; atau

 

dalam hal akan diusulkan Hibah atau Pemusnahan, menggunakan:

 

 

Nilai Wajar atau Nilai Likuidasi yang dilakukan oleh penilai pemerintah atau penilai publik; atau

 

 

nilai perkiraan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai.

Dalam rangka penentuan nilai perkiraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2), Direktur P2, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan dapat menyusun tim Penilaian.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk mendapatkan surat pernyataan kesediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (5) huruf a, Direktur P2, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan menyampaikan permintaan surat pernyataan kesediaan kepada calon penerima Hibah.

Apabila permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permintaan, Direktur P2, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan dapat mengganti calon penerima Hibah atau menyampaikan usulan peruntukan lainnya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktur P2, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Pelayanan, atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melaksanakan Pemusnahan BDN yang telah mendapat persetujuan Pemusnahan dari Direktur Jenderal atau Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri.

Tata kerja Pemusnahan terhadap BDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini dengan menyesuaikan langkah-langkah sesuai kebutuhan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktur P2, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Pelayanan atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melaksanakan serah terima BDN yang telah mendapat persetujuan Hibah dari Direktur Jenderal atau Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri.

Pelaksanaan serah terima BDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal persetujuan Hibah dari Direktur Jenderal atau Kepala Kantor Wilayah.

Pelaksanaan serah terima BDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara serah terima menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelesaian terhadap BTD, BDN, dan BMMN.

Tata kerja serah terima BDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf R yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktur P2, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Pelayanan atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melaksanakan Lelang BDN yang telah mendapat persetujuan Lelang dengan penyesuaian nilai dari Direktur Jenderal atau Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri.

Harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta Lelang dalam Lelang penyesuaian nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disahkan sebagai pemenang Lelang oleh pejabat Lelang, merupakan harga Lelang.

Pemenang Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab atas pembebanan/pembayaran imbalan Jasa Pra Lelang, dalam hal dilakukan kegiatan Jasa Pra Lelang.

Dalam pengumuman Lelang atas BDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan informasi mengenai tanggung jawab pemenang Lelang berupa pembebanan/pembayaran imbalan Jasa Pra Lelang, dalam hal dilakukan kegiatan Jasa Pra Lelang.

Dalam hal penawaran pada pelelangan BDN telah mencapai harga terendah namun pemenang Lelang tidak melakukan pelunasan (wanprestasi), Direktur P2, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan melakukan Lelang ulang.

Tata kerja Lelang dengan penyesuaian nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan berdasarkan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf S yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepala Kantor Pelayanan atas nama Menteri menetapkan alokasi hasil Lelang dengan penyesuaian nilai untuk menentukan besaran:

 

bea masuk;

 

cukai;

 

PDRI;

 

sewa gudang di TPS yang terutang untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari;

 

sewa gudang di TPP atau TLB-TPP yang terutang untuk paling lama 90 (sembilan puluh) hari; dan/atau

 

biaya lainnya yang harus dibayar sesuai tarif yang berlaku antara lain bea lelang penjual.

Penetapan alokasi hasil Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelesaian terhadap BTD, BDN, dan BMMN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembatalan status sebagai BDN dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelesaian terhadap BTD, BDN, dan BMMN.

Pembatalan status sebagai BDN dapat dilakukan terhadap:

 

seluruh barang dalam keputusan penetapan BDN; atau

 

sebagian barang, dalam hal hanya sebagian barang dalam keputusan penetapan BDN yang dilakukan pembatalan.

Pembatalan status sebagai BDN dilakukan setelah dipenuhinya kewajiban pabean oleh importir, eksportir, pemilik barang, atau kuasanya dengan menerbitkan keputusan mengenai pembatalan status sebagai BDN sesuai contoh format yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian terhadap BTD, BDN, dan BMMN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemilik barang dan/atau sarana pengangkut, importir, atau eksportir, dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis atas penetapan status barang dan/atau sarana pengangkut sebagai BDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada:

 

Menteri melalui Direktur KBP, dalam hal keputusan mengenai penetapan barang dan/atau sarana pengangkut sebagai BDN ditetapkan oleh Direktur P2, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai; atau

 

Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah, dalam hal keputusan mengenai penetapan barang dan/atau sarana pengangkut sebagai BDN ditetapkan oleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang berada di bawah pengawasannya.

Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bahasa Indonesia dengan menyebutkan alasan keberatan dan dilengkapi data, dokumen, dan/atau bukti paling sedikit meliputi:

 

keputusan penetapan BDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang diajukan keberatan;

 

pemberitahuan atau pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38;

 

identitas orang yang menandatangani permohonan keberatan; dan/atau

 

akta perusahaan, dalam hal diajukan oleh badan hukum.

Dalam hal permohonan keberatan diajukan oleh badan hukum, orang yang menandatangani permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan orang yang namanya tercantum dalam akta perusahaan.

Dalam hal permohonan keberatan ditandatangani oleh selain orang yang namanya tercantum dalam akta perusahaan, permohonan keberatan dilengkapi dengan surat kuasa dari orang yang namanya tercantum dalam akta perusahaan.

Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan:

 

secara elektronik melalui Portal DJBC; atau

 

secara manual dan berjenjang melalui Pejabat Bea dan Cukai yang menetapkan status barang dan/atau sarana pengangkut sebagai BDN, dalam hal Portal DJBC belum tersedia atau mengalami gangguan operasional.

Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan:

 

dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu dengan standar Waktu Indonesia Barat, dalam hal permohonan keberatan diajukan secara elektronik; atau

 

mengikuti ketentuan hari dan jam kerja Kementerian Keuangan, dalam hal permohonan keberatan diajukan secara manual.

Penyampaian permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan atau pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

Dalam hal jatuh tempo penyampaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) jatuh pada hari libur, permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b disampaikan paling lambat pada hari kerja sebelumnya untuk Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan yang tidak ditetapkan sebagai kantor 24/7.

Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai contoh format yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelesaian terhadap BTD, BDN, dan BMMN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terhadap pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:

dalam hal 1 (satu) penetapan status barang dan/atau sarana pengangkut sebagai BDN terdiri dari 1 entitas, keberatan hanya dapat diajukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) pengajuan permohonan keberatan; atau

dalam hal 1 (satu) penetapan status barang dan/atau sarana pengangkut sebagai BDN terdiri lebih dari 1 (satu) entitas, keberatan hanya dapat diajukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) pengajuan permohonan keberatan oleh masing-masing entitas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terhadap pengajuan permohonan keberatan yang diajukan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (6) huruf a, dilakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) sampai dengan ayat (9) dan Pasal 60 oleh Direktur KBP atau Kepala Kantor Wilayah melalui Portal DJBC.

Terhadap pengajuan permohonan keberatan yang diajukan secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (6) huruf b, Pejabat Bea dan Cukai pada kantor yang menetapkan status barang dan/atau sarana pengangkut sebagai BDN melakukan pemeriksaan pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) sampai dengan ayat (9) dan Pasal 60.

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengisi formulir penelitian kelengkapan berkas permohonan keberatan.

Berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) sampai dengan ayat (9) dan Pasal 60, diterbitkan tanda terima oleh:

 

Direktur KBP atau Kepala Kantor Wilayah melalui Portal DJBC; atau

 

Pejabat Bea dan Cukai yang menetapkan status barang dan/atau sarana pengangkut sebagai BDN, dalam hal Portal DJBC belum tersedia atau mengalami gangguan operasional.

Dalam hal permohonan keberatan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) sampai dengan ayat (9) dan Pasal 60, permohonan keberatan dikembalikan kepada orang yang mengajukan permohonan keberatan.

Pengembalian permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan:

 

melalui Portal DJBC dan disampaikan secara real time tanpa tanda tangan dengan menggunakan kode atau simbol unik kepada orang yang mengajukan permohonan keberatan; atau

 

oleh Pejabat Bea dan Cukai pada hari yang sama kepada orang yang mengajukan permohonan keberatan dilampiri formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal Portal DJBC belum tersedia atau mengalami gangguan operasional.

Tanda terima permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada:

 

ayat (4) huruf a, diterbitkan melalui Portal DJBC dan disampaikan secara real time tanpa tanda tangan dengan menggunakan kode atau simbol unik kepada orang yang mengajukan permohonan keberatan; atau

 

ayat (4) huruf b, disampaikan oleh Pejabat Bea dan Cukai pada hari yang sama kepada orang yang mengajukan permohonan keberatan dilampiri formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Dalam hal permohonan keberatan dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), keberatan dianggap belum pernah diajukan.

Terhadap tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Pejabat Bea dan Cukai: 

 

menyampaikan nota dinas kepada Direktur KBP atau Kepala Kantor Wilayah paling lama 3 hari kerja sejak diterbitkan tanda terima; dan

 

melakukan perekaman pada Portal DJBC beserta permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (6) huruf b dan kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) dan ayat (5) paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah gangguan operasional Portal DJBC telah teratasi,

 

untuk dilakukan penelitian.

Formulir penelitian kelengkapan berkas permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Tanda terima permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau pengembalian permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf W yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemilik barang dan/atau sarana pengangkut, importir, atau eksportir, dapat mengajukan permohonan pencabutan keberatan atas penetapan status barang dan/atau sarana pengangkut sebagai BDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang telah disampaikan kepada Menteri sepanjang belum diterbitkan keputusan atas keberatan yang diajukan.

Permohonan pencabutan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada:

 

Menteri melalui Direktur KBP, dalam hal keputusan mengenai penetapan barang dan/atau sarana pengangkut sebagai BDN ditetapkan oleh Direktur P2, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai; atau

 

Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah, dalam hal keputusan mengenai penetapan barang dan/atau sarana pengangkut sebagai BDN ditetapkan oleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang berada di bawah pengawasannya.

Permohonan pencabutan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bahasa Indonesia dengan menyebutkan alasan pencabutan keberatan dan dilengkapi data, dokumen, dan/atau bukti paling sedikit meliputi:

 

salinan surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1);

 

salinan tanda terima pengajuan berkas keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4); dan

 

identitas orang yang menandatangani permohonan pencabutan keberatan.

Dalam hal permohonan pencabutan keberatan diajukan oleh badan hukum, orang yang menandatangani permohonan pencabutan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan orang yang namanya tercantum dalam akta perusahaan.

Dalam hal permohonan pencabutan keberatan ditandatangani oleh selain orang yang namanya tercantum dalam akta perusahaan, permohonan pencabutan keberatan dilengkapi dengan surat kuasa dari orang yang namanya tercantum dalam akta perusahaan.

Permohonan pencabutan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan:

 

secara elektronik melalui Portal DJBC; atau

 

secara manual dan berjenjang melalui Pejabat Bea dan Cukai yang menetapkan status barang dan/atau sarana pengangkut sebagai BDN, dalam hal Portal DJBC belum tersedia atau mengalami gangguan operasional.

Permohonan pencabutan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan:

 

dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu dengan standar Waktu Indonesia Barat, dalam hal permohonan keberatan diajukan secara elektronik; atau

 

mengikuti ketentuan hari dan jam kerja Kementerian Keuangan, dalam hal permohonan keberatan diajukan secara manual.

Pejabat Bea dan Cukai yang menerima permohonan pencabutan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b memeriksa lampiran dokumen berupa:

 

salinan surat permohonan keberatan;

 

salinan tanda terima pengajuan berkas keberatan;

 

identitas orang yang menandatangani permohonan pencabutan keberatan; dan

 

surat kuasa, dalam hal diajukan oleh orang yang mendapat kuasa dari orang yang namanya tercantum dalam akta perusahaan.

Dalam hal permohonan pencabutan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dilengkapi lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Pejabat Bea dan Cukai meneruskan permohonan pencabutan keberatan melalui nota dinas kepada Direktur KBP atau Kepala Kantor Wilayah paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan pencabutan keberatan diterima dan melakukan perekaman data melalui Portal DJBC paling lama 1 (satu) hari kerja setelah gangguan operasional Portal DJBC telah teratasi.

Dalam hal permohonan pencabutan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b tidak dilengkapi lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan surat pengembalian permohonan pencabutan keberatan dan pemilik barang dan/atau sarana pengangkut, importir, atau eksportir dapat menyampaikan kembali permohonan pencabutan keberatan sepanjang belum diterbitkan keputusan atas keberatan yang diajukan.

Direktur KBP atau Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri menerima permohonan pencabutan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a melalui Portal DJBC.

Direktur KBP atau Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri menerima permohonan pencabutan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b melalui kantor penerbit penetapan BDN dalam hal Portal DJBC belum tersedia atau terjadi gangguan.

Atas permohonan pencabutan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur KBP atau Kepala Kantor Wilayah memeriksa pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (8).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (13), Direktur KBP atau Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri:

 

menyetujui dengan menerbitkan surat persetujuan; atau

 

menolak dengan menerbitkan surat penolakan dengan disertai alasan penolakan.

Surat persetujuan atau surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan melalui Portal DJBC dan disampaikan secara real time tanpa tanda tangan dan menggunakan kode atau simbol unik kepada pemilik barang dan/atau sarana pengangkut, importir, atau eksportir.

Dalam hal sistem Portal DJBC belum tersedia atau terdapat gangguan operasional, surat persetujuan atau surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Direktur KBP atau Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri secara manual dan disampaikan kepada pemilik barang dan/atau sarana pengangkut, importir, atau eksportir dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah tanggal ditetapkan.

Penyampaian surat persetujuan atau surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan dengan:

 

tanda terima surat, dalam hal disampaikan secara langsung;

 

bukti pengiriman surat, dalam hal dikirim melalui pos, ekspedisi, atau kurir; atau

 

bukti pengiriman lain.

Surat persetujuan atau surat penolakan yang diterbitkan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan perekaman pada Portal DJBC paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah gangguan operasional Portal DJBC telah teratasi.

Dalam hal surat persetujuan atau surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterbitkan sampai dengan diterbitkannya keputusan Menteri mengenai keberatan yang dimohonkan untuk dicabut, keputusan Menteri mengenai keberatan tersebut dianggap sebagai penolakan permohonan pencabutan keberatan.

Surat persetujuan atau surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktur KBP atau Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Keuangan melakukan penelitian terhadap:

 

formal permohonan keberatan, antara lain:

 

 

jangka waktu pengajuan permohonan keberatan;

 

 

Pemilik barang dan/atau sarana pengangkut, importir, atau eksportir yang berhak mengajukan surat keberatan;

 

 

kesesuaian penetapan yang dilampirkan dengan yang diajukan keberatan; dan/atau

 

 

kesesuaian kriteria kelengkapan persyaratan pengajuan keberatan; dan

 

materi pengajuan keberatan, antara lain:

 

 

alasan keberatan;

 

 

kronologi penetapan;

 

 

alasan penetapan;

 

 

dasar penetapan;

 

 

penjelasan, bukti, dan/atau data pendukung; dan/atau

 

 

ketentuan hukum yang terkait dengan penetapan atau materi keberatan.

Dalam proses penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur KBP atau Kepala Kantor Wilayah dapat:

 

meminta data dan/atau keterangan terkait dengan permohonan keberatan kepada pemilik barang dan/atau sarana pengangkut, importir, eksportir dan/atau pihak ketiga yang mempunyai keterkaitan dengan materi keberatan;

 

meninjau tempat pemilik barang dan/atau sarana pengangkut, importir, atau eksportir, termasuk tempat lain yang diperlukan; dan/atau

 

melakukan pembahasan bersama dengan pemilik barang dan/atau sarana pengangkut, importir, eksportir, dan/atau unit terkait.

Penyampaian surat permintaan data dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan surat undangan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan melalui Portal DJBC atau dikirimkan secara manual dalam hal sistem belum tersedia atau sedang mengalami gangguan operasional.

Atas peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pegawai yang ditugaskan dan pemilik barang dan/atau sarana pengangkut, importir, atau eksportir menandatangani berita acara peninjauan.

Pejabat Bea dan Cukai menuangkan hasil penelitian, bukti, serta keterangan yang diperoleh dalam proses penyelesaian keberatan ke dalam nota penelitian dan pendapat.

Nota penelitian dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan persetujuan oleh Direktur KBP atau Kepala Kantor Wilayah yang menangani keberatan dan diterbitkan melalui Portal DJBC.

Dalam hal Portal DJBC belum tersedia atau terjadi gangguan operasional nota penelitian dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara elektronik melalui aplikasi naskah dinas elektronik Kementerian Keuangan.

Dalam hal gangguan operasional Portal DJBC telah teratasi, Pejabat Bea dan Cukai melakukan perekaman nota penelitian dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dalam Portal DJBC paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah Portal DJBC telah beroperasi kembali.

Surat permintaan data dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf Y yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Berita acara peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf Z yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Surat undangan untuk pembahasan dengan pemilik barang dan/atau sarana pengangkut, importir, atau eksportir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf AA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Nota penelitian dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf BB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktur KBP atau Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Keuangan menerbitkan keputusan atas permohonan keberatan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal tanda terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) diterbitkan.

Keputusan atas permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

 

permohonan keberatan diterima, jika tidak terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Kepabeanan; atau

 

permohonan keberatan ditolak, jika telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Kepabeanan.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal permohonan keberatan:

 

diterima, Direktur KBP atau Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri menerbitkan keputusan Menteri mengenai pembatalan status barang dan/atau sarana pengangkut sebagai BDN; atau

 

ditolak, Direktur KBP atau Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri menerbitkan surat penolakan pembatalan status barang dan/atau sarana pengangkut sebagai BDN dengan menyebutkan alasan penolakan.

Dalam hal keputusan mengenai keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberikan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari, permohonan keberatan dianggap diterima dan Direktur KBP atau Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri menerbitkan keputusan Menteri mengenai pembatalan status barang dan/atau sarana pengangkut sebagai BDN paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Keputusan atau surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dapat diterbitkan melalui Portal DJBC atau secara elektronik melalui aplikasi naskah dinas elektronik Kementerian Keuangan.

Keputusan atau surat yang diterbitkan secara elektronik melalui aplikasi naskah dinas elektronik Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diunggah melalui portal DJBC untuk disampaikan kepada pemilik barang dan/atau sarana pengangkut, importir, atau eksportir paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung setelah tanggal ditetapkan.

Terhadap permohonan keberatan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a:

 

status sebagai BDN dibatalkan; dan

 

barang dan/atau sarana pengangkut yang ditetapkan sebagai BDN dikembalikan kepada pemiliknya dengan terlebih dahulu dipenuhi kewajiban pabeannya.

Pemenuhan kewajiban pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

Terhadap permohonan keberatan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Pejabat Bea dan Cukai yang menetapkan status barang dan/atau sarana pengangkut sebagai BDN menyelesaikan lebih lanjut barang yang ditetapkan sebagai BDN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan ayat (4) diterbitkan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelesaian terhadap BTD, BDN, dan BMMN.

Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf CC yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Atas pengembalian barang dan/atau sarana pengangkut yang ditetapkan sebagai BDN sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b yang telah dipenuhi kewajiban pabeannya, Pejabat Bea dan Cukai pada kantor yang menetapkan status barang dan/atau sarana pengangkut sebagai BDN menerbitkan berita acara serah terima yang dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf DD yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam hal Portal DJBC belum tersedia atau terdapat gangguan operasional, keputusan atau surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (6) disampaikan secara manual kepada pemilik barang dan/atau sarana pengangkut, importir, eksportir, atau orang yang diberikan kuasa oleh orang yang namanya tercantum dalam akta perusahaan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah tanggal ditetapkan.

Penyampaian keputusan atau surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan:

 

tanda terima surat, dalam hal disampaikan secara langsung;

 

bukti pengiriman surat, dalam hal dikirim melalui pos, ekspedisi, atau kurir; atau

 

bukti pengiriman lain.

Bukti pengiriman keputusan atau surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadministrasikan dan disimpan bersama berkas Keputusan Menteri mengenai keberatan.

Dalam hal gangguan operasional Portal DJBC telah teratasi, Pejabat Bea dan Cukai melakukan perekaman keputusan atau surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Portal DJBC paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah Portal DJBC telah beroperasi kembali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktur P2, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan membuat perkiraan nilai BMMN berdasarkan dokumen kepabeanan, dokumen pelengkap pabean, harga pasar, dan/atau sumber informasi harga lainnya.

Dalam penentuan perkiraan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur P2, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan dapat menyusun tim Penilaian.

Perkiraan nilai BMMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan dalam pengajuan usulan peruntukan BMMN.

Pembuatan perkiraan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penetapan sebagai BMMN.

Dalam hal pembuatan perkiraan nilai dilakukan oleh tim Penilaian, tim Penilaian membuat perkiraan nilai dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal naskah dinas permintaan perkiraan nilai dari Pejabat Penimbunan.

Permintaan perkiraan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal keputusan mengenai penetapan BMMN.

Dalam hal BMMN diajukan usulan peruntukan penjualan secara Lelang, terhadap BMMN dilakukan Penilaian untuk mendapatkan Nilai Wajar.

Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan oleh penilai pemerintah atau penilai publik berdasarkan permintaan atau penunjukan oleh Direktur P2, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan.

Pengajuan permintaan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal keputusan mengenai penetapan BMMN.

Dalam hal BMMN diajukan usulan peruntukan penjualan secara Lelang:

 

perkiraan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7); dan

 

Direktur P2, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan menetapkan nilai limit Lelang sebesar Nilai Wajar dengan mempertimbangkan faktor biaya sebelum mengajukan usulan peruntukan BMMN.

Tata kerja pembuatan perkiraan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengajuan permintaan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan berdasarkan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf EE yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam hal BMMN berupa uang tunai, dilakukan penyetoran ke kas negara dan dicatat ke dalam BCP mengenai BMMN.

Dalam hal penyetoran BMMN berupa uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan, uang tunai tersebut dapat diserahterimakan ke Bank Indonesia.

Tata kerja penyetoran BMMN berupa uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf FF yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usulan peruntukan BMMN meliputi:

 

penjualan secara Lelang;

 

PSP;

 

Hibah;

 

Pemusnahan; atau

 

Penghapusan.

Direktur P2, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan menyampaikan usulan peruntukan BMMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik negara yang berasal dari aset eks kepabeanan dan cukai.

Usulan peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan:

 

keputusan mengenai penetapan BMMN;

 

berita acara Pencacahan barang; dan

 

daftar BMMN yang diajukan usulan peruntukannya.

Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), usulan peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilampiri dokumen:

 

surat pernyataan kesediaan dari pemerintah daerah/desa, lembaga nonkomersial seperti lembaga sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, atau pendidikan, dan ditandatangani oleh sekretaris daerah/kepala desa, atau pimpinan lembaga, dalam hal BMMN diusulkan untuk dilakukan Hibah; atau

 

surat pernyataan kesediaan dari kementerian atau lembaga yang ditandatangani oleh sekretaris jenderal kementerian atau sekretaris lembaga yang bersangkutan, dalam hal BMMN diusulkan untuk dilakukan PSP.

Dalam hal BMMN diusulkan untuk penjualan secara Lelang, usulan peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga mencantumkan nilai limit Lelang.

Dalam hal BMMN diusulkan untuk Hibah atau PSP, Direktur P2, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan menyampaikan permintaan surat pernyataan kesediaan kepada calon penerima Hibah atau PSP paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal:

 

naskah dinas hasil perkiraan nilai atau laporan Penilaian (dalam hal akan diajukan usulan peruntukan pertama); atau

 

laporan pelaksanaan Lelang atau naskah dinas penyampaian laporan pelaksanaan Lelang (dalam hal sebelumnya BMMN dimaksud mendapat persetujuan peruntukan Lelang dan tidak laku dalam Lelang pertama, kedua, atau ketiga, kemudian akan diajukan usulan peruntukan kedua atau ketiga untuk dilakukan Hibah atau PSP).

Apabila permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dipenuhi dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permintaan, Direktur P2, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan dapat mengganti calon penerima Hibah atau PSP atau menentukan usulan peruntukan lainnya.

Pengajuan usulan peruntukan BMMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dalam jangka waktu paling lama:

 

3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat pernyataan kesediaan, dalam hal BMMN diusulkan untuk dilakukan Hibah atau PSP;

 

15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal naskah dinas hasil perkiraan nilai atau laporan Penilaian, dalam hal BMMN diajukan usulan peruntukan pertama (untuk dilakukan Lelang, Pemusnahan, atau Penghapusan) atau usulan peruntukan kedua (untuk dilakukan Lelang ketiga); atau

 

15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal laporan pelaksanaan Lelang atau naskah dinas penyampaian laporan pelaksanaan Lelang, dalam hal BMMN diajukan usulan peruntukan kedua atau ketiga (untuk dilakukan Pemusnahan atau Penghapusan).

BMMN berupa uang tunai dikecualikan dari ketentuan pengajuan usulan peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Tata kerja penyampaian usulan peruntukan BMMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf GG yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktur P2, Kepala Kantor Wilayah, dan Kepala Kantor Pelayanan melakukan penyelesaian terhadap BMMN sesuai penetapan persetujuan peruntukan BMMN yang ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktur P2, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan melakukan Pemusnahan BMMN yang telah mendapat persetujuan peruntukan.

Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal persetujuan peruntukan.

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas, Pemusnahan dapat dilaksanakan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan tidak melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal persetujuan peruntukan.

Pelaksanaan Pemusnahan dituangkan dalam berita acara Pemusnahan BMMN yang dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf HH yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Tata kerja Pemusnahan BMMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktur P2, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan melakukan serah terima BMMN dengan peruntukan PSP atau Hibah yang telah mendapat persetujuan peruntukan.

Pelaksanaan serah terima BMMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal persetujuan peruntukan.

Pelaksanaan serah terima BMMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara serah terima yang dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf JJ yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Tata kerja serah terima BMMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf R yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktur P2, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan melaksanakan Penghapusan BMMN yang telah mendapat persetujuan peruntukan.

Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya naskah dinas persetujuan peruntukan Penghapusan.

Tata kerja Penghapusan BMMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf KK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktur P2, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan menetapkan keputusan mengenai panitia Lelang untuk melaksanakan pelelangan BMMN yang telah mendapat persetujuan peruntukan Lelang.

Dalam hal panitia Lelang telah ditetapkan, Direktur P2, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan tidak perlu menetapkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Panitia Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:

 

menyiapkan penyelenggaraan Lelang;

 

berkoordinasi dengan pejabat Lelang;

 

berkoordinasi dengan Balai Lelang, dalam hal diperlukan;

 

melakukan serah terima barang kepada pemenang Lelang;

 

meneliti pemenuhan pelunasan harga Lelang; dan

 

menyusun laporan pelaksanaan Lelang.

Penyampaian laporan pelaksanaan Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya risalah Lelang dari pejabat Lelang DJKN.

Tata kerja Lelang BMMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf LL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktur P2, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan mengajukan permohonan jadwal Lelang kepada Kepala KPKNL dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal keputusan mengenai penjualan secara Lelang BMMN.

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Lelang, Direktur P2, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan dapat menyampaikan permohonan jadwal Lelang atas beberapa penetapan Lelang BMMN dalam periode tertentu maksimal 3 (tiga) bulan sejak tanggal keputusan mengenai penjualan secara Lelang BMMN.

Permohonan jadwal Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam nota dinas yang dibuat menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf O yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apabila pada Lelang pertama BMMN tidak laku, dilakukan Lelang kedua.

Pelaksanaan Lelang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan nilai limit Lelang yang sama pada saat Lelang pertama atau berdasarkan hasil Penilaian kembali.

Apabila pada Lelang kedua BMMN tidak laku, Direktur P2, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan dapat menyampaikan usulan peruntukan kembali untuk dilakukan Lelang ketiga, Pemusnahan, PSP, Hibah, dan/atau Penghapusan.

Dalam hal diusulkan pelaksanaan Lelang ketiga, dilakukan Penilaian kembali terhadap BMMN.

Dalam hal pelaksanaan Lelang ketiga BMMN tidak laku, Direktur P2, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan menyampaikan usulan peruntukan kembali untuk dilakukan Pemusnahan, PSP, Hibah, dan/atau Penghapusan.

Usulan peruntukan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (5) diajukan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tata kerja mengenai Lelang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf LL angka 6 huruf b sampai dengan angka 9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Tata kerja mengenai Lelang ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf LL angka 1 sampai dengan angka 9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Tata kerja usulan peruntukan BMMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dilaksanakan berdasarkan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf GG yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Tata kerja permintaan Penilaian terhadap BMMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilaksanakan berdasarkan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf EE yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Tata kerja pelaksanaan Pemusnahan, serah terima PSP atau Hibah, atau pelaksanaan Penghapusan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dilaksanakan berdasarkan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf II, Lampiran Huruf R, atau Lampiran huruf KK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam hal penawaran pada pelelangan BMMN telah mencapai nilai limit Lelang namun pemenang Lelang tidak melakukan pelunasan (wanprestasi), Direktur P2, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan melakukan Lelang ulang.

Tata kerja Lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf LL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktur P2, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan menyampaikan laporan mengenai pencatatan dan penyelesaian administrasi BTD, BDN, dan/atau BMMN secara periodik sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelesaian terhadap BTD, BDN, dan BMMN.

Laporan BTD, BDN, dan/atau BMMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf MM yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Ketentuan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal pengadministrasian BTD, BDN, dan/atau BMMN dengan sistem komputer pelayanan telah diimplementasikan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pejabat Bea dan Cukai dapat melakukan pemblokiran Akses Kepabeanan terhadap pemilik, importir, atau eksportir yang tidak menyelesaikan kewajiban pabean atas barang impor atau ekspor yang dinyatakan sebagai BTD dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak disimpan di TPP atau TLB-TPP.

Pemblokiran Akses Kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Pejabat Bea dan Cukai mendapatkan konfirmasi mengenai kepemilikan atas BTD.

Pemblokiran Akses Kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemilik, importir, atau eksportir yang dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terdapat 3 (tiga) pengiriman barangnya yang dinyatakan sebagai BTD.

Dikecualikan dari ketentuan pemblokiran Akses Kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal BTD merupakan:

 

barang yang dikirim melalui PPYD atau PJT;

 

barang bawaan penumpang atau awak sarana pengangkut;

 

barang pelintas batas; atau

 

barang yang diimpor atau diekspor oleh selain badan usaha.

Pengecualian dari ketentuan pemblokiran Akses Kepabeanan terhadap BTD berupa barang yang dikirim melalui PPYD atau PJT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a tidak berlaku dalam hal penyelesaian barangnya menggunakan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Barang Kiriman.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pejabat Penimbunan melakukan penelitian terhadap pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79.

Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Penimbunan dapat melakukan wawancara kepada pemilik, importir, atau eksportir yang bersangkutan.

Kepala Kantor Pelayanan menyampaikan rekomendasi pemblokiran Akses Kepabeanan pemilik, importir, atau eksportir kepada Direktur P2 berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Kepala Kantor Pelayanan dapat menyampaikan rekomendasi pemblokiran Akses Kepabeanan dengan kriteria di luar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) atau tidak memberikan rekomendasi pemblokiran Akses Kepabeanan dengan mempertimbangkan risiko barang dan risiko importir yang berdampak pada biaya pengurusan, kelancaran logistik, hambatan (debottlenecking), beban anggaran negara, atau kepentingan umum lainnya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembukaan blokir Akses Kepabeanan dilakukan dalam hal BTD:

 

telah dilakukan penyelesaian kewajiban pabean oleh pemilik barang, importir, eksportir, atau kuasanya; atau

 

telah dilakukan Pemusnahan, laku Lelang, atau ditetapkan menjadi BMMN oleh Pejabat Bea dan Cukai.

Penyelesaian kewajiban pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:

 

diimpor untuk dipakai setelah bea masuk, cukai, PDRI, dan biaya lainnya yang terutang dilunasi;

 

diekspor kembali, setelah biaya yang terutang dilunasi;

 

dibatalkan ekspornya, setelah biaya yang terutang dilunasi;

 

diekspor, setelah biaya yang terutang dilunasi;

 

dikeluarkan dengan tujuan ke kawasan berfasilitas antara lain TPB, kawasan ekonomi khusus, atau kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, setelah biaya yang terutang dilunasi; atau

 

dimusnahkan di bawah pengawasan Pejabat Bea dan Cukai.

Pemilik, importir, atau eksportir yang mendapatkan rekomendasi pemblokiran Akses Kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) hanya dapat melakukan penyelesaian kewajiban pabean terhadap barang miliknya yang telah dinyatakan sebagai BTD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk dapat melakukan pembukaan blokir Akses Kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, pemilik, importir, atau eksportir mengajukan permohonan kepada Direktur P2 melalui Portal DJBC.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen dan/atau data pendukung pemenuhan persyaratan pembukaan blokir Akses Kepabeanan.

Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan dalam hal BTD telah dilakukan Pemusnahan, laku Lelang, atau ditetapkan menjadi BMMN oleh Pejabat Bea dan Cukai.

Dalam hal Portal DJBC mengalami gangguan operasional, permohonan pembukaan blokir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk tertulis.

Terhadap BTD yang telah diselesaikan oleh Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor Pelayanan menyampaikan rekomendasi pembukaan blokir Akses Kepabeanan kepada Direktur P2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tata kerja pemblokiran dan pembukaan blokir Akses Kepabeanan dilaksanakan berdasarkan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf NN yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam hal SKP Terintegrasi telah diimplementasikan, penyampaian:

permohonan atas Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 52, Pasal 67 ayat (7), dan Pasal 76 ayat (4);

hasil Penilaian atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

usulan peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) dan Pasal 76 ayat (6);

persetujuan atau penolakan atas usulan peruntukan sebagaimana dimaksud pada huruf c;

permohonan jadwal Lelang;

jadwal Lelang;

risalah Lelang; dan

laporan tindak lanjut dari persetujuan peruntukan BTD, BDN, dan/atau BMMN,

dilakukan melalui SKP Terintegrasi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktur P2, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan dapat menetapkan jangka waktu yang berbeda dari yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal ini dalam hal terdapat penyebab di luar kendali, antara lain:

 

force majeure;

 

barang dalam penanganan perkara oleh penegak hukum lainnya; dan/atau

 

identifikasi barang sulit, volume tinggi, membutuhkan penanganan khusus, anggaran yang tidak memadai, dan/atau jumlah sumber daya manusia yang tidak mendukung.

Penetapan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan menerbitkan keputusan Direktur P2, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan.

Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat keterangan atau penjelasan antara lain alasan tidak dapat dipenuhinya jangka waktu yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal ini dan jangka waktu yang ditetapkan.

Penetapan jangka waktu yang berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk jangka waktu:

 

kriteria BTD yang dimusnahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1);

 

kriteria BTD yang ditetapkan sebagai BMMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1);

 

kriteria BTD yang dilelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1);

 

kriteria BDN yang dimusnahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1);

 

kriteria BDN yang ditetapkan sebagai BMMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1); atau

 

kriteria BDN yang dilelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepala Kantor Wilayah atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melaksanakan bimbingan teknis, pengawasan teknis, pengendalian, evaluasi, dan penyelesaian masalah dalam pengelolaan BTD, BDN, BMMN, dan TPP atau TLB-TPP pada Kantor Pelayanan di wilayahnya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dikecualikan dari ketentuan penyelesaian terhadap peraturan ini yaitu barang yang berada di TPS, TPP atau TLB-TPP yang tidak dikeluarkan oleh pemilik barang dalam jangka waktu tertentu yaitu:

 

barang yang telah selesai kewajiban pabeannya; dan

 

sudah mendapatkan surat persetujuan pengeluaran barang.

Terhadap barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusaha TPS atau pengusaha TPP/ TLB-TPP dapat:

 

menetapkan batas waktu baru atau perpanjangan kepada pemilik barang untuk mengeluarkan barang dari TPS atau TPP/TLB-TPP; dan/atau

 

melakukan upaya lain kepada pemilik barang atas risiko business to business yang timbul sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika pemilik tidak mengeluarkan barang sesuai batas waktu huruf a.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TPP atau TLB-TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini, harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dalam hal dilakukan perpanjangan atau perubahan penetapan TPP atau TLB-TPP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemberian tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberlakukan terhadap BTD dan BDN yang ditetapkan sejak berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terhadap BTD, BDN, dan BMMN yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku, pengelolaannya dapat mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembatalan terhadap surat keputusan BMMN dapat dilakukan sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai administrasi pemerintahan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2023 tentang Pengelolaan Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara di Tempat Penimbunan Pabean, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.