Peraturan Pemerintah Nomor: 14 Tahun 2026

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam menetapkan perubahan daftar koordinat geografis titik-titik terluar serta menyempurnakan dan memperkuat kebijakan terkait kewilayahan Indonesia, perlu mengubah Peraturan Pemerintah Nomor tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia;

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);

Peraturan Pemerintah Nomor tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4211) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TENTANG DAFTAR KOORDINAT GEOGRAFIS TITIK-TITIK GARIS PANGKAL KEPULAUAN INDONESIA.

 

 

 

 

 

 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4211) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854) diubah sebagai berikut:

Pasal 10 dihapus.

Ketentuan judul BAB IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemerintah melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap Koordinat Geografis Titik-Titik Terluar untuk menarik Garis Pangkal Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

 

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan informasi geospasial dan instansi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang survei dan pemetaan hidro-oseanografi.

 

Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah melaksanakan evaluasi Koordinat Geografis Titik-Titik Terluar untuk menarik Garis Pangkal Kepulauan.

 

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik dan keamanan.

 

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

 

Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan terdapat:

 

 

a.

pulau-pulau terluar, atol, karang kering terluar, elevasi surut terluar, teluk, muara sungai, terusan, kuala, dan/atau pelabuhan yang dapat digunakan untuk penetapan Koordinat Geografis Titik-Titik Terluar untuk menarik Garis Pangkal Kepulauan, tetapi belum termasuk dalam lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2); dan/atau

 

 

b.

Koordinat Geografis Titik-Titik Terluar, pulau-pulau terluar, atol, karang kering terluar, elevasi surut terluar, teluk, muara sungai, terusan, kuala, dan/atau pelabuhan berubah,

 

 

dapat dilakukan perubahan terhadap daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Terluar Garis Pangkal Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Maret 2026

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

 

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 27 Maret 2026

MENTERI SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRASETYO HADI

 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia yang ditetapkan dengan lintang dan bujur geografis memiliki arti dan peran yang sangat penting untuk penarikan garis pangkal kepulauan dan memberi kepastian terhadap setiap klaim zona maritim yang dilakukan Indonesia serta sebagai tanda pemisah yang jelas antara laut teritorial dengan perairan kepulauan berdasarkan ketentuan hukum internasional yang berlaku.

 

Peraturan Pemerintah Nomor tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia sendiri merupakan salah satu landasan hukum yang sah dalam menentukan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya dalam penentuan titik dasar dan garis pangkal kepulauan.

 

Untuk memperkuat pelaksanaan landasan hukum tersebut dan memperkuat posisi Pemerintah Indonesia dalam berbagai perundingan yang terkait dengan penetapan batas wilayah dengan negara tetangga, beberapa materi muatan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia perlu disesuaikan.

 

Selain itu, seiring dengan perkembangan teknologi pemetaan dan perubahan situasi di lapangan terkait titik dasar dan garis pangkal kepulauan Indonesia, dan untuk menjamin kepastian hukum terkait posisi titik dasar dan garis pangkal, Pemerintah Indonesia telah melaksanakan pemeriksaan secara rutin terhadap koordinat geografis titik garis pangkal kepulauan Indonesia dan menghasilkan beberapa perubahan dan penambahan titik garis pangkal kepulauan Indonesia sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.

 

Berdasarkan pertimbangan dan kebutuhan tersebut, perlu mengubah Peraturan Pemerintah Nomor tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal I

 

 

Angka 1

 

 

 

Pasal 10

 

 

 

 

Dihapus.

 

 

Angka 2

 

 

 

Cukup jelas.

 

 

Angka 3

 

 

 

Pasal 11

 

 

 

 

Cukup jelas.

 

 

Angka 4

 

 

 

Cukup jelas.

 

Pasal II

 

 

Cukup jelas.

 

 

 

 

 

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7167