DDTC Indonesian Tax Manual

Kata Pengantar

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan ridho-Nya, buku DDTC Indonesian Tax Manual telah diterbitkan. Buku DDTC Indonesian Tax Manual merupakan perwujudan komitmen DDTC untuk menghadirkan panduan praktis bagi berbagai pemangku kepentingan di bidang perpajakan.

Buku DDTC Indonesian Tax Manual membahas berbagai aspek perpajakan, mulai dari tingkat daerah, nasional, hingga internasional. Topik yang disajikan meliputi ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak internasional, transfer pricing, bea dan cukai, insentif fiskal, bea meterai, pajak daerah, pajak karbon, serta perkembangan sektor perpajakan terkini. Buku DDTC Indonesian Tax Manual ini ditulis dengan update terakhir ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Indonesia.

Kami sebagai editor sekaligus penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penerbitan buku ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada keluarga tercinta penulis yang telah memberikan doa dan dukungan moril dalam proses penyusunan buku ini.

Akhir kata, dengan diterbitkannya buku DDTC Indonesian Tax Manual, penulis berharap buku ini dapat menjadi pegangan bagi siapa pun yang ingin mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Indonesia yang kompleks menjadi lebih sederhana dan mudah dipahami oleh semua kalangan. Saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari para pembaca tentunya sangat kami harapkan.

Darussalam, Danny Septriadi, David Hamzah Damian, Romi Irawan,
B. Bawono Kristiaji, Atika Ritmelina Marhani, dan Made Astrin D.K

Daftar Isi

Kata Pengantar
Daftar Isi
Bab 1	Survei Perkembangan Terkini
Bab 2	Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
	A.	Gambaran Umum
	B.	Subjek Pajak dan Administrasi Wajib Pajak
	C.	Wakil dan Kuasa Wajib Pajak
	D.	Pembukuan dan Pencatatan
	E.	Pembayaran Pajak dan Surat Pemberitahuan
	F.	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
	G.	Sengketa dan Litigasi Pajak
	H.	Penilaian untuk Tujuan Perpajakan
Bab 3	Pajak Penghasilan Badan
	A.	Subjek Pajak
	B.	Kelompok Penghasilan
	C.	Cara Menghitung Pajak Penghasilan Badan
	D.	Biaya yang Dapat dan Tidak Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto
	E.	Penyusutan dan Amortisasi
	F.	Kompensasi Kerugian
	G.	Tarif Pajak Penghasilan Badan
	H.	Branch Profit Tax
	I.	Angsuran Pajak
	J.	Kredit Pajak Dalam Negeri
	K.	Kredit Pajak Luar Negeri
	L.	Pajak Penghasilan Badan Kurang atau Lebih Bayar
	M.	Pemajakan Kegiatan Usaha atau Transaksi Tertentu
	N.	Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha
	O.	Pelaporan Pajak Penghasilan Badan
Bab 4	Pajak Penghasilan Orang Pribadi
	A.	Gambaran Umum
	B.	Subjek Pajak
	C.	Pengelompokan Penghasilan dan Perlakuan Pajaknya
	D.	Cara Menghitung Pajak Penghasilan Orang Pribadi
	E.	Biaya yang Dapat dan Tidak Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto
	F.	Penghasilan Tidak Kena Pajak
	G.	Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi
	H.	Kredit dan Angsuran Pajak
	I.	Pajak Penghasilan Orang Pribadi Kurang atau Lebih Bayar
	J.	Perlakuan Pajak atas Ekspatriat
	K.	Natura dan/atau Kenikmatan
Bab 5	Pemotongan Pajak Penghasilan
	A.	Gambaran Umum
	B.	Pajak Penghasilan Pasal 21
	C.	Pajak Penghasilan Pasal 22
	D.	Pajak Penghasilan Pasal 23
	E.	Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Bersifat Final
	F.	Pajak Penghasilan Pasal 26
Bab 6	Pajak Internasional dan Transfer Pricing
	A.	Perjanjian dan/atau Kesepakatan di Bidang Perpajakan
	B.	Ketentuan Antipenghindaran Pajak
	C.	Ketentuan dan Dokumentasi Penentuan Harga Transfer
	D.	Pemeriksaan dan Penyelesaian Sengketa Transfer Pricing
	E.	Pajak Minimum Global
Bab 7	Pajak Pertambahan Nilai
	A.	Gambaran Umum
	B.	Peristiwa Kena Pajak
	C.	Barang dan Jasa Tidak Kena Pajak
	D.	Tarif dan Penghitungan PPN
	E.	Pajak Masukan dan Keluaran
	F.	Reverse Charge
	G.	Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPN
	H.	Faktur Pajak
	I.	Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa PPN
	J.	Isu Lainnya
Bab 8	Pajak Penjualan atas Barang Mewah
	A.	Gambaran Umum
	B.	PPnBM atas Kendaraan Bermotor yang Tergolong Mewah
	C.	PPnBM atas Barang yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor
	D.	Barang yang Dikecualikan dari Pengenaan PPnBM
	E.	Impor Barang Kena Pajak yang Dibebaskan dari Bea Masuk yang Tidak Dipungut PPnBM
	F.	Ketentuan Pelaporan PPnBM
Bab 9	Bea dan Cukai
	A.	Gambaran Umum Kepabeanan
	B.	Bea Keluar
	C.	Bea Masuk
	D.	Gambaran Umum Cukai
	E.	Penagihan Utang Kepabeanan dan Cukai
	F.	Isu Kepabeanan dan Cukai Lainnya
Bab 10	Insentif Fiskal
	A.	Tax Holiday
	B.	Tax Allowances
	C.	Tarif Preferensi
	D.	Super Tax Deduction
	E.	Pembebasan Pajak Penghasilan atas Dividen
	F.	Pembebasan PPN untuk Barang Kena Pajak Bersifat Strategis Tertentu
	G.	Pembebasan PPN untuk Jasa Kena Pajak Bersifat Strategis Tertentu
	H.	PPN Tidak Dipungut untuk Barang Kena Pajak Bersifat Strategis Tertentu
	I.	PPN Tidak Dipungut untuk Jasa Kena Pajak Bersifat Strategis Tertentu
	J.	PPN dan PPnBM Tidak Dipungut atas Impor Barang Kena Pajak yang Dibebaskan dari Pungutan Bea Masuk
	K.	Pembebasan Penghasilan yang Bersumber dari Luar Negeri untuk Ekspatriat Tertentu
	L.	Kawasan Ekonomi Khusus
	M.	Fasilitas Pajak untuk Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas
	N.	Insentif Fiskal untuk Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara
	O.	PPN Ditanggung Pemerintah untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai
	P.	PPnBM DItanggung Pemerintah untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai
	Q.	PPnBM Ditanggung Pemerintah untuk Kendaraan Bermotor Roda Empat Emisi Karbon Rendah
	R.	Pembebasan PPN untuk Rumah Umum, Pondom Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, Serta Rumah Pekerja
	S.	PPN Ditanggung Pemerintah atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun
	T.	Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan
	U.	Pembebasan PPN untuk Keperluan Pertahanan dan/atau Keamanan Negara
	V.	Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah
	W.	PPN Ditanggung Pemerintah atas Penyerahan Bekal Khusus Operasi Tertentu
	X.	PPN Ditanggung Pemerintah atas Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Domestik Kelas Ekonomi
	Y.	Pengecualian PPh Pasal 22
Bab 11	Bea Meterai
	A.	Dokumen yang Dikenai Bea Meterai
	B.	Tarif Bea Meterai
	C.	Saat Terutang Bea Meterai
	D.	Pembayaran Bea Meterai
	E.	Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Bea Meterai
	F.	Keabsahan Meterai
	G.	Sanksi Administratif dan Pidana
Bab 12	Pajak Bumi dan Bangunan Sektor P5L
	A.	Objek Pajak
	B.	Subjek Pajak
	C.	Tarif, Cara Perhitungan, dan Saat Terutang
	D.	Tata Cara Administrasi Pendaftaran PBB
	E.	Cara Pembayaran
	F.	Ketentuan Lainnya
Bab 13	Pajak Daerah
	A.	Gambaran Umum
	B.	Saat Terutang dan Dasar Pengenaan Pajak
	C.	Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan
	D.	Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Opsen yang Terutang
	E.	Pajak Alat Berat
	F.	Pajak Barang dan Jasa Tertentu
	G.	Pembukuan dan Pencatatan
	H.	Surat Pemberitahuan Pajak Daerah
	I.	Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah
	J.	Sanksi Administratif
	K.	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
	L.	Pajak Rokok
	M.	Ketentuan Pengecualian dari Pengenaan PBB-P2 dan BPHTB
	N.	Isu Lainnya
Bab 14	Pajak Karbon
	A.	Objek Pajak
	B.	Subjek Pajak
	C.	Saat Terutang
	D.	Tarif Pajak
	E.	Tata Cara Administrasi Pajak
	F.	Pelaporan Pajak
	G.	Pajak Karbon terkait Perdagangan Emisi Karbon
Daftar Singkatan
Pendiri DDTC
Tim Ahli Perpajakan DDTC

Bab 1Survei Perkembangan Terkini

Perkembangan lanskap perpajakan di Indonesia sangat dinamis. Perkembangan terkini atas lanskap perpajakan Indonesia tersebut dapat dilihat sebagai berikut. Hampir semua aspek, seperti ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), bea dan cukai, pajak daerah, hingga pajak internasional mengalami pembaruan. Situasi ini juga terjadi bersamaan dengan adanya reorganisasi di internal Kementerian Keuangan pascaterbitnya Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024. Di level pimpinan, pada 14 September 2026 Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai menteri keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Sebelumnya, Suahasil menjabat sebagai wakil menteri keuangan. Pada 2026, pembaruan yang terjadi pada tataran undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 (UU No. 1/2026) tentang Penyesuaian Pidana yang berlaku sejak 2 Januari 2026 dan menyelaraskan ketentuan pidana perpajakan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional. Secara garis besar, ada 5 poin utama yang membawa dampak signifikan terhadap lanskap perpajakan di Indonesia. Pertama, implementasi sistem inti administrasi perpajakan (SIAP) atau coretax administration system (CTAS). Kedua, keberlanjutan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja). Ketiga, pengenaan pajak minimum global berdasarkan kesepakatan internasional. Keempat, keberlanjutan reformasi kepabeanan dan cukai. Kelima, keberlanjutan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Babak Baru Administrasi Perpajakan Pada 2026, Coretax yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2025 memasuki tahun kedua implementasi. Ketentuan dasarnya, yakni PMK 81/2024, diubah untuk keempat kalinya melalui PMK 1/2026 yang mulai berlaku sejak 22 Januari 2026. Perubahan ini antara lain menyangkut penyesuaian ketentuan pengalihan harta dalam rangka restrukturisasi usaha. Ketentuan pelaksana juga diperbarui dengan terbitnya 3 peraturan dirjen pajak yang terkait dengan sistem Coretax, yaitu:
(i)	PER-3/PJ/2026 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan, yang berlaku sejak 16 Maret 2026.
(ii)	PER-8/PJ/2026 yang mengubah PER-10/PJ/2024 tentang Ketentuan Pembayaran dan Penyetoran Pajak serta Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dalam Rangka Pelaksanaan SIAP, yang berlaku sejak 28 Juli 2026.
(iii)	PER-12/PJ/2026 yang mengubah PER-11/PJ/2025 tentang Ketentuan Pelaporan PPh, PPN, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Meterai dalam Rangka Pelaksanaan SIAP, yang berlaku sejak 1 Oktober 2026.

Selain itu, PMK 28/2026 yang berlaku sejak 1 Mei 2026 menggantikan ketentuan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak yang sebelumnya diatur dalam PMK 39/2018 s.t.d.t.d. PMK 119/2024. Ketentuan baru ini mengatur mekanisme pengembalian pendahuluan bagi 3 kelompok wajib pajak, yaitu pengusaha kena pajak (PKP) berisiko rendah, wajib pajak dengan kriteria tertentu, dan wajib pajak yang memenuhi persyaratan tertentu. Ketentuan mengenai pembetulan, keberatan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan juga berubah. PMK 71/2026 yang berlaku sejak 2 Oktober 2026 mengubah PMK 118/2024 dengan menyempurnakan ketentuan keberatan serta permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif. Beleid ini juga memberikan kewenangan kepada dirjen pajak untuk memberikan relaksasi sanksi dalam rangka mendorong perekonomian, dengan permohonan yang diajukan paling lama 2 tahun sejak aturan tersebut berlaku. Dari sisi pihak yang mewakili wajib pajak, PMK 44/2026 yang berlaku sejak 6 Juli 2026 mengatur persyaratan untuk menjadi kuasa di bidang perpajakan. Kuasa wajib pajak dapat berasal dari 3 kategori, yaitu konsultan pajak, pihak lain yang memiliki surat keterangan terdaftar (SKT), dan keluarga. Keluarga merupakan satu-satunya kategori yang dikecualikan dari syarat kompetensi perpajakan. Adapun pengakuan sertifikat brevet pajak atau ijazah pendidikan formal perpajakan sebagai dasar menjadi kuasa hanya berlaku sebagai ketentuan peralihan sampai dengan 31 Desember 2026. Tata cara perizinan konsultan pajak dan permohonan SKT diatur lebih lanjut dalam PMK 55/2026 yang berlaku sejak 24 Agustus 2026. Pada praktiknya, SPT Tahunan PPh tahun pajak 2025 untuk pertama kalinya disampaikan melalui Coretax pada 2026. Hingga Mei 2026, wajib pajak yang telah menyampaikan SPT Tahunan tahun pajak 2025 mencapai sekitar 13,19 juta, masih di bawah target pelaporan tepat waktu sekitar 15 juta. Kebijakan PPN dan PPh Pasal 22 PMSE Perubahan lanskap perpajakan Indonesia juga dipengaruhi keberlanjutan pelaksanaan UU HPP dan UU Cipta Kerja. Pada 2026, kebijakan PPN yang berlaku sejak awal 2025 dilanjutkan. Pemerintah menegaskan tidak ada perubahan kebijakan tarif PPN. Tarif 12% tetap berlaku untuk barang mewah, sedangkan untuk barang nonmewah beban PPN efektif tetap 11% melalui dasar pengenaan pajak (DPP) nilai lain 11/12 sebagaimana diatur dalam PMK 131/2024. Pada 2026, pelaksanaan PMK 37/2025 tentang penunjukan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) atau marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22 atas penghasilan pedagang dalam negeri mulai berjalan secara bertahap. DJP menunjuk beberapa marketplace besar sebagai pemungut dan pemungutan, yang semula dijadwalkan mulai berlaku 1 Agustus 2026. Namun, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat, DJP menunda pemungutan hingga 31 Oktober 2026 sehingga pemungutan baru berlaku efektif mulai 1 November 2026 sesuai dengan Pengumuman Nomor PENG-46/PJ.09/2026. Keputusan penunjukan yang telah terbit dibatalkan dan akan diterbitkan kembali, sedangkan PPh Pasal 22 yang sudah terlanjur dipungut selama masa transisi dikembalikan kepada pedagang melalui platform masing-masing. DJP menegaskan bahwa perubahan hanya menyangkut waktu pelaksanaan, sedangkan substansi kebijakan tetap dipertahankan. Namun, dalam perkembangannya pemungutan PPh Pasal 22 ternyata sudah berlaku sejak 1 Oktober 2026. Menurut Dirjen Pajak Bimo Wijayanto, DJP menunjuk Blibli, Shopee, Tokopedia, dan Lazada sebagai pemungut pada 24 September 2026 setelah menilai kesiapan sistem dan infrastruktur digital masing-masing serta berkoordinasi dengan penyelenggara PMSE. Shopee dan Tokopedia mulai memungut pajak dengan tarif 0,5% dari peredaran bruto pedagang di marketplace, tidak termasuk PPN dan PPnBM. Shopee menerapkannya atas transaksi mulai 2 Oktober 2026 pukul 00.00 WIB, sedangkan Tokopedia sejak 28 September 2026. Pedagang orang pribadi dengan peredaran bruto setahun sampai dengan Rp500 juta dikecualikan dari pemungutan ini. DJP menegaskan bahwa pemungutan tersebut bukan jenis pajak baru dan hanya mengubah mekanisme pemungutan, sehingga tidak menambah beban pajak pedagang karena pajaknya memang sudah terutang. Menurut DJP, kebijakan ini mendukung kepatuhan, transparansi, serta kesetaraan perlakuan antara pedagang luring dan daring. Penyesuaian Ketentuan PPh dan Stimulus Fiskal Pembaruan juga terjadi pada ketentuan PPh. Pertama, PP 20/2026 yang berlaku sejak 22 April 2026 mengubah PP 55/2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang PPh. Tarif PPh final 0,5% dari peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 miliar tidak berubah. Namun, jangka waktu pemanfaatan tarif final bagi perseroan perorangan dihapus, sedangkan bagi koperasi tetap dibatasi 4 tahun pajak. Peredaran bruto kini juga dihitung secara agregat, termasuk milik anggota keluarga dan perseroan perorangan yang didirikannya. Peraturan ini turut menegaskan bahwa suap, gratifikasi, atau pemberian lain kepada pejabat tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Kedua, untuk menjaga daya beli, pemerintah memberikan stimulus melalui PMK 105/2025 tentang PPh Pasal 21 atas penghasilan tertentu yang ditanggung pemerintah (DTP) pada tahun anggaran 2026. Insentif ini diberikan kepada pegawai di 5 sektor padat karya, yakni alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, kulit dan barang dari kulit, serta pariwisata, dengan penghasilan bruto tetap dan teratur sampai dengan Rp10 juta per bulan. Pengawasan dan Penegakan Hukum Pajak Dari sisi pengawasan, PMK 111/2025 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak mulai berlaku pada 1 Januari 2026. Pengawasan ini ditujukan sebagai pembinaan kepada wajib pajak dalam sistem self-assessment dan dilakukan berbasis penelitian data dan informasi yang dimiliki DJP, antara lain melalui surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK). Pedoman pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-8/PJ/2026. Pengawasan tersebut ditopang dengan penguatan data. PMK 8/2026 yang berlaku sejak 27 Februari 2026 mengubah PMK 228/PMK.03/2017 tentang data dan informasi dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain (ILAP). Perubahan tersebut antara lain mewajibkan DJP memberi tahu pemberi data mengenai pemanfaatan data yang telah disampaikan serta memungkinkan DJP menghimpun data tambahan secara ad hoc. Selain itu, melalui SE-9/PJ/2026, DJP mengatur tata cara permintaan informasi dan/atau bukti atau keterangan (IBK) kepada lembaga keuangan dan penyedia jasa aset kripto pelapor Crypto Assets Reporting Framework (CARF). Di sisi pidana, UU 1/2026 tentang Penyesuaian Pidana yang berlaku sejak 2 Januari 2026 menyelaraskan ketentuan pidana dalam UU KUP dengan KUHP nasional. Terdapat 3 perubahan utama, yaitu penghapusan pidana minimum khusus, kombinasi pidana penjara dan denda menjadi opsional, serta konversi denda dengan nominal tetap ke dalam sistem kategori denda KUHP. Beleid ini juga menyisipkan Pasal 613 ayat (3) ke dalam KUHP nasional yang menegaskan asas ultimum remedium khusus untuk tindak pidana di bidang perpajakan, sehingga sanksi administratif dan sanksi lainnya wajib didahulukan sebelum penjatuhan sanksi pidana. Pengenaan Pajak Minimum Global Pelaksanaan pajak minimum global (global minimum tax/GMT) yang diatur dalam PMK 136/2024 berlanjut pada 2026 dengan terbitnya aturan teknis, yakni PER-6/PJ/2026 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional. Peraturan ini berlaku sejak 4 Mei 2026. Entitas konstituen atau anggota grup usaha patungan yang tercakup wajib mengajukan penambahan status sebagai wajib pajak GloBE melalui portal wajib pajak paling lambat 9 bulan setelah berakhirnya tahun pengenaan GloBE pertama. Selanjutnya, wajib pajak memenuhi kewajiban pembayaran dan pelaporan, antara lain berupa SPT Tahunan PPh dan GloBE Information Return (GIR), sesuai dengan lini masa pelaporan pajak minimum global. Pengawasan Kepabeanan dan Cukai Lanskap perpajakan di tanah air juga turut berkembang karena keberlanjutan reformasi kepabeanan dan cukai. Untuk 2026, pemerintah memutuskan tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau maupun harga jual eceran (HJE). Salah satu pertimbangannya adalah mencegah semakin maraknya produksi rokok ilegal dengan mempersempit selisih harga antara rokok legal dan ilegal. Dari sisi bea keluar, pemungutan bea keluar emas berjalan pada 2026 berdasarkan PMK 80/2025 tentang Penetapan Barang Ekspor Berupa Emas yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. PMK ini menetapkan 4 kelompok barang ekspor emas dengan tarif bea keluar antara 7,5% dan 15% bergantung pada bentuk emas yang diekspor. Pajak Daerah Perkembangan lanskap perpajakan juga dipengaruhi keberlanjutan pelaksanaan UU HKPD. Pada 2026, hubungan keuangan pusat dan daerah diwarnai penurunan transfer ke daerah (TKD). Alokasi TKD dalam APBN 2026 semula ditetapkan sebesar Rp692,99 triliun, turun 24,67% dibandingkan APBN sebelumnya sebesar Rp919,9 triliun, termasuk penurunan dana bagi hasil (DBH) pajak. Penurunan tersebut dinilai menekan kapasitas fiskal daerah. Dalam perkembangannya, alokasi TKD 2026 dinaikkan dari Rp692,99 triliun menjadi Rp727,2 triliun karena pemerintah daerah membutuhkan dana tambahan untuk menanggulangi bencana. Menurut Menteri Keuangan Suahasil Nazara, TKD yang telah disalurkan hingga September 2026 mencapai Rp599,2 triliun atau 82,4% dari alokasi tersebut. Realisasi itu turun 7,08% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp644,9 triliun. Penyaluran TKD akan dilanjutkan pada Oktober hingga Desember 2026. Penerimaan Perpajakan Berbagai perubahan regulasi yang terjadi tentu saja tidak dapat dilepaskan dari tujuan peningkatan penerimaan perpajakan. Target penerimaan pajak dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2026 ditetapkan sebesar Rp2.357,7 triliun. Pada semester I/2026, penerimaan pajak mencapai Rp1.035,7 triliun atau 43,9% dari target, tumbuh 24,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penerimaan PPN dan PPnBM mencapai Rp380 triliun (tumbuh 42,2%), PPh badan Rp196,1 triliun (tumbuh 28,6%), serta PPh orang pribadi dan PPh Pasal 21 Rp146 triliun (tumbuh 13,6%). Kemudian, pada September 2026 penerimaan perpajakan mencapai Rp1.607,6 triliun atau 68,2% dari target dalam APBN 2026. Dari sisi kepabeanan dan cukai, penerimaan telah terealisasi Rp240,1 triliun atau tumbuh 8,5% secara tahunan hingga September 2026. Hal ini terbagi dalam komponen penerimaan. Pertama, setoran cukai senilai Rp167,7 triliun (tumbuh 2,7%), bea masuk terealisasi Rp41,6 triliun (tumbuh 13,6%), dan bea keluar Rp30,9 triliun (tumbuh 44,5%). Menteri Keuangan Suahasil Nazara menilai kinerja penerimaan kepabeanan dan cukai masih sesuai target. Ia menyebut peningkatan tersebut didorong oleh penerapan Coretax yang makin baik dan terdapat manajemen restitusi pada wajib pajak di sektor tertentu meskipun akan mulai dilonggarkan. Untuk penerimaan kepabeanan dan cukai, faktor pendorongnya yaitu peningkatan harga dan volume ekspor minyak kelapa sawit. Untuk mengoptimalkan potensi penerimaan, DJP menempuh perluasan basis pajak dan intensifikasi. Menurut Dirjen Pajak Bimo Wijayanto dalam rapat dengan Komisi XI DPR pada 15 Juni 2026, perluasan basis pajak menghasilkan Rp23,5 triliun, yang terdiri atas wajib pajak baru Rp912,9 miliar, PKP baru Rp1,96 triliun, dan reaktivasi wajib pajak dormant Rp20,63 triliun. Fitur pre-populated pada Coretax diharapkan memperkuat deteksi dan pengawasan atas transaksi wajib pajak. Untuk 2027, Nota Keuangan Rancangan APBN 2027 menargetkan penerimaan perpajakan sebesar Rp2.907,95 triliun, naik 10,5% dibandingkan outlook 2026. Dari jumlah tersebut, target penerimaan pajak sebesar Rp2.591,4 triliun naik 12,1%. Pemerintah tidak menjadikan kenaikan tarif sebagai strategi utama, tetapi memperluas basis pajak serta memperkuat pengawasan berbasis data dan analisis risiko dengan dukungan Coretax. Rancangan awal rencana kerja pemerintah (RKP) 2027 juga memuat fokus pada perbaikan manajemen restitusi dan penerapan windfall tax secara terukur. Dokumen tersebut menargetkan penerimaan perpajakan 2027 sebesar 10,02%-10,50% terhadap produk domestik bruto (PDB), tidak jauh berbeda dengan target 2026 sebesar 10,48%. Jika melihat perkembangan sejumlah aturan selama 2026, ada nuansa penguatan pengawasan pajak. Pada saat bersamaan, pemanfaatan teknologi melalui sistem Coretax diharapkan turut mempercepat berbagai proses yang menyangkut pemenuhan kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, ketentuan didesain mengikuti sistem teknologi. Dengan demikian, 2026 merupakan fase pendalaman kebijakan perpajakan, ditandai dengan tarif PPN 12% yang tetap terbatas pada barang mewah, pemungutan PPh Pasal 22 oleh marketplace yang diundur hingga 1 November 2026, aturan teknis pajak minimum global melalui PER-6/PJ/2026, hingga penyesuaian ketentuan PPh final UMKM melalui PP 20/2026. Pada sisi hilir, pengawasan dan penegakan hukum dipertegas melalui PMK 111/2025, penguatan pertukaran data, serta penyesuaian ketentuan pidana. Seluruhnya diarahkan pada 3 tujuan, yaitu memperluas basis dan menutup celah pajak, menjaga kepastian hukum, serta mengamankan penerimaan di tengah kondisi ekonomi yang masih menuntut kehati-hatian. Pada tataran praktis, data dan proses administrasi pajak diintegrasi dengan kehadiran sistem Coretax. Keberhasilan babak ini ditentukan oleh kecepatan stabilisasi Coretax, kualitas data, sosialisasi yang jelas, dan konsistensi penegakan kepatuhan berbasis risiko. Terlepas dari itu, dari perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan sangat cepat. Selain itu, pemerintah Indonesia sudah sering menggunakan skema omnibus, bahkan pada tataran di bawah undang-undang.

Menemukan kesalahan ketik? Klik di sini agar kami dapat memperbaikinya.

Jenis Pajak

Batas Waktu Pembayaran

Batas Waktu Penyampaian SPT

PPh Pasal 4 ayat (2), yang dipotong, dipungut, dibayar sendiri, dan/atau disetor sendiri

Tanggal 15 bulan berikutnya

Tanggal 20 bulan berikutnya

PPh Pasal 15 yang dipotong, dibayar sendiri, dan/atau disetor sendiri

Tanggal 15 bulan berikutnya

Tanggal 20 bulan berikutnya

PPh Pasal 21 yang dipotong

Tanggal 15 bulan berikutnya

Tanggal 20 bulan berikutnya

PPh Pasal 22 yang dipungut

Tanggal 15 bulan berikutnya

Tanggal 20 bulan berikutnya

PDRI yang disetor sendiri (PPh Pasal 22, PPN, dan/atau PPnBM)

Saat pembayaran bea masuk, kecuali bila mendapatkan fasilitas impor maka dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean impor

Tanggal 20 bulan berikutnya

PPh Pasal 23

Tanggal 15 bulan berikutnya

Tanggal 20 bulan berikutnya

PPh Pasal 25 yang dibayar sendiri

Tanggal 15 bulan berikutnya

Tanggal 20 bulan berikutnya

PPh Pasal 25

Tanggal 15 bulan berikutnya

Tanggal 20 bulan berikutnya

PPh Pasal 26 yang dipotong dan/atau dipungut

Tanggal 15 bulan berikutnya

Tanggal 20 bulan berikutnya

PPh migas yang dibayarkan setiap masa pajak

Tanggal 15 bulan berikutnya

Tanggal 20 bulan berikutnya

PPN atau PPN dan PPnBM

Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir

PPN atau PPN dan PPnBM yang dipungut oleh pemungut PPN dan pihak lain

Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir

PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar daerah pabean

Tanggal 15 bulan berikutnya

Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir

PPN atas kegiatan membangun sendiri

Tanggal 15 bulan berikutnya

Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir

Bea meterai yang dipungut oleh pemungut bea meterai

Tanggal 15 bulan berikutnya

Pajak karbon yang dipungut oleh pemungut pajak karbon

Tanggal 15 bulan berikutnya

Tanggal 20 bulan berikutnya

Jenis Pajak

Batas Waktu Pembayaran

Batas Waktu Penyampaian SPT

PPh Pasal 4 ayat (2), yang dipotong, dipungut, dibayar sendiri, dan/atau disetor sendiri

Tanggal 15 bulan berikutnya

Tanggal 20 bulan berikutnya

PPh Pasal 15 yang dipotong, dibayar sendiri, dan/atau disetor sendiri

Tanggal 15 bulan berikutnya

Tanggal 20 bulan berikutnya

PPh Pasal 21 yang dipotong

Tanggal 15 bulan berikutnya

Tanggal 20 bulan berikutnya

PPh Pasal 22 yang dipungut

Tanggal 15 bulan berikutnya

Tanggal 20 bulan berikutnya

PDRI yang disetor sendiri (PPh Pasal 22, PPN, dan/atau PPnBM)

Saat pembayaran bea masuk, kecuali bila mendapatkan fasilitas impor maka dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean impor

Tanggal 20 bulan berikutnya

PPh Pasal 23

Tanggal 15 bulan berikutnya

Tanggal 20 bulan berikutnya

PPh Pasal 25 yang dibayar sendiri

Tanggal 15 bulan berikutnya

Tanggal 20 bulan berikutnya

PPh Pasal 25

Tanggal 15 bulan berikutnya

Tanggal 20 bulan berikutnya

PPh Pasal 26 yang dipotong dan/atau dipungut

Tanggal 15 bulan berikutnya

Tanggal 20 bulan berikutnya

PPh migas yang dibayarkan setiap masa pajak

Tanggal 15 bulan berikutnya

Tanggal 20 bulan berikutnya

PPN atau PPN dan PPnBM

Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir

PPN atau PPN dan PPnBM yang dipungut oleh pemungut PPN dan pihak lain

Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir

PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar daerah pabean

Tanggal 15 bulan berikutnya

Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir

PPN atas kegiatan membangun sendiri

Tanggal 15 bulan berikutnya

Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir

Bea meterai yang dipungut oleh pemungut bea meterai

Tanggal 15 bulan berikutnya

Pajak karbon yang dipungut oleh pemungut pajak karbon

Tanggal 15 bulan berikutnya

Tanggal 20 bulan berikutnya

Jenis Pajak

Batas Waktu Pembayaran

Batas Waktu Penyampaian SPT

PPh Pasal 4 ayat (2), yang dipotong, dipungut, dibayar sendiri, dan/atau disetor sendiri

Tanggal 15 bulan berikutnya

Tanggal 20 bulan berikutnya

PPh Pasal 15 yang dipotong, dibayar sendiri, dan/atau disetor sendiri

Tanggal 15 bulan berikutnya

Tanggal 20 bulan berikutnya

PPh Pasal 21 yang dipotong

Tanggal 15 bulan berikutnya

Tanggal 20 bulan berikutnya

PPh Pasal 22 yang dipungut

Tanggal 15 bulan berikutnya

Tanggal 20 bulan berikutnya

PDRI yang disetor sendiri (PPh Pasal 22, PPN, dan/atau PPnBM)

Saat pembayaran bea masuk, kecuali bila mendapatkan fasilitas impor maka dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean impor

Tanggal 20 bulan berikutnya

PPh Pasal 23

Tanggal 15 bulan berikutnya

Tanggal 20 bulan berikutnya

PPh Pasal 25 yang dibayar sendiri

Tanggal 15 bulan berikutnya

Tanggal 20 bulan berikutnya

PPh Pasal 25

Tanggal 15 bulan berikutnya

Tanggal 20 bulan berikutnya

PPh Pasal 26 yang dipotong dan/atau dipungut

Tanggal 15 bulan berikutnya

Tanggal 20 bulan berikutnya

PPh migas yang dibayarkan setiap masa pajak

Tanggal 15 bulan berikutnya

Tanggal 20 bulan berikutnya

PPN atau PPN dan PPnBM

Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir

PPN atau PPN dan PPnBM yang dipungut oleh pemungut PPN dan pihak lain

Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir

PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar daerah pabean

Tanggal 15 bulan berikutnya

Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir

PPN atas kegiatan membangun sendiri

Tanggal 15 bulan berikutnya

Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir

Bea meterai yang dipungut oleh pemungut bea meterai

Tanggal 15 bulan berikutnya

Pajak karbon yang dipungut oleh pemungut pajak karbon

Tanggal 15 bulan berikutnya

Tanggal 20 bulan berikutnya

Jenis Pajak

Batas Waktu Pembayaran

Batas Waktu Penyampaian SPT

PPh Badan

Paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir sebelum SPT disampaikan

Akhir bulan keempat setelah tahun pajak berakhir

PPh Orang Pribadi

Paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tahun buku berakhir sebelum SPT disampaikan

Akhir bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir

Jenis Pajak

Batas Waktu Pembayaran

Batas Waktu Penyampaian SPT

PPh Badan

Paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir sebelum SPT disampaikan

Akhir bulan keempat setelah tahun pajak berakhir

PPh Orang Pribadi

Paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tahun buku berakhir sebelum SPT disampaikan

Akhir bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir

Jenis Pajak

Batas Waktu Pembayaran

Batas Waktu Penyampaian SPT

PPh Badan

Paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir sebelum SPT disampaikan

Akhir bulan keempat setelah tahun pajak berakhir

PPh Orang Pribadi

Paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tahun buku berakhir sebelum SPT disampaikan

Akhir bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir

Kelompok Harta

Berwujud

Masa

Manfaat

Tarif Penyusutan

Metode Garis Lurus

Metode Saldo

Menurun Ganda

Bukan Bangunan

Kelompok 1

4 tahun

25%

50%

Kelompok 2

8 tahun

12,5%

25%

Kelompok 3

16 tahun

6,25%

12,5%

Kelompok 4

20 tahun

10%

Bangunan

Permanen

20 tahun

Tidak Permanen

10 tahun

10%

Kelompok Harta

Berwujud

Masa

Manfaat

Tarif Penyusutan

Metode Garis Lurus

Metode Saldo

Menurun Ganda

Bukan Bangunan

Kelompok 1

4 tahun

25%

50%

Kelompok 2

8 tahun

12,5%

25%

Kelompok 3

16 tahun

6,25%

12,5%

Kelompok 4

20 tahun

10%

Bangunan

Permanen

20 tahun

Tidak Permanen

10 tahun

10%

Kelompok Harta

Berwujud

Masa

Manfaat

Tarif Penyusutan

Metode Garis Lurus

Metode Saldo

Menurun Ganda

Bukan Bangunan

Kelompok 1

4 tahun

25%

50%

Kelompok 2

8 tahun

12,5%

25%

Kelompok 3

16 tahun

6,25%

12,5%

Kelompok 4

20 tahun

10%

Bangunan

Permanen

20 tahun

Tidak Permanen

10 tahun

10%

Kelompok Harta

Tak Berwujud

Masa Manfaat

Tarif Amortisasi

Metode Garis Lurus

Metode Saldo

Menurun Ganda

Kelompok 1

4 tahun

25%

50%

Kelompok 2

8 tahun

12,5%

25%

Kelompok 3

16 tahun

6,25%

12,5%

Kelompok 4

20 tahun

10%

Kelompok Harta

Tak Berwujud

Masa Manfaat

Tarif Amortisasi

Metode Garis Lurus

Metode Saldo

Menurun Ganda

Kelompok 1

4 tahun

25%

50%

Kelompok 2

8 tahun

12,5%

25%

Kelompok 3

16 tahun

6,25%

12,5%

Kelompok 4

20 tahun

10%

Kelompok Harta

Tak Berwujud

Masa Manfaat

Tarif Amortisasi

Metode Garis Lurus

Metode Saldo

Menurun Ganda

Kelompok 1

4 tahun

25%

50%

Kelompok 2

8 tahun

12,5%

25%

Kelompok 3

16 tahun

6,25%

12,5%

Kelompok 4

20 tahun

10%

Kegiatan Usaha

NPPN untuk

Peredaran Bruto

Tarif Pajak Efektif

Perusahaan pelayaran dalam negeri

1,2%*

Perusahaan penerbangan dalam negeri (dengan perjanjian charter)

1,8%*

Perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri

2,64%*

Pengusaha asing di bidang pengeboran minyak dan gas bumi

15%

3,3%**

Kantor perwakilan dagang tertentu

1% dari nilai ekspor

0,44%*

Kegiatan Usaha

NPPN untuk

Peredaran Bruto

Tarif Pajak Efektif

Perusahaan pelayaran dalam negeri

1,2%*

Perusahaan penerbangan dalam negeri (dengan perjanjian charter)

1,8%*

Perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri

2,64%*

Pengusaha asing di bidang pengeboran minyak dan gas bumi

15%

3,3%**

Kantor perwakilan dagang tertentu

1% dari nilai ekspor

0,44%*

Kegiatan Usaha

NPPN untuk

Peredaran Bruto

Tarif Pajak Efektif

Perusahaan pelayaran dalam negeri

1,2%*

Perusahaan penerbangan dalam negeri (dengan perjanjian charter)

1,8%*

Perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri

2,64%*

Pengusaha asing di bidang pengeboran minyak dan gas bumi

15%

3,3%**

Kantor perwakilan dagang tertentu

1% dari nilai ekspor

0,44%*

Sejak Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diterbitkan, Indonesia telah menggunakan rezim pajak baru, yaitu rezim one-tier system. Dalam rezim one-tier system, penghasilan badan hanya dikenai pajak 1 kali di tingkat perusahaan. Oleh karena itu, penghasilan setelah pajak suatu perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham orang pribadi dalam bentuk dividen maka penghasilan tersebut tidak lagi dikenai pajak penghasilan (PPh) orang pribadi. Sebaliknya, dividen yang diperoleh dari luar negeri bersifat hybrid territorial. Lihat Bab 10 Insentif Fiskal untuk pembahasan lengkap pemajakan dividen. Terdapat 2 pembaruan utama yang berlaku sejak 2025:
(i)	Format nomor pokok wajib pajak (NPWP) terbaru
	NPWP diselaraskan dari format 15 digit menjadi 16 digit. Bagi wajib pajak badan yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri pada kantor pelayanan pajak (KPP) tempat kedudukan wajib pajak untuk diberikan nomor pokok wajib pajak. Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-7/PJ/2025, wajib pajak badan harus mendaftarkan diri paling lama 1 bulan setelah saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
(ii)	Penegasan perlakuan pajak atas kerja sama operasi (KSO)
	Melalui PMK 79/2024, Pemerintah mengatur kriteria dan kewajiban NPWP atas KSO yang akan dibahas lebih lanjut dalam subbab selanjutnya.

Subjek pajak terdiri dari orang pribadi, warisan yang belum terbagi (diwakili oleh ahli waris), badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, dan bentuk usaha tetap (BUT). Dalam hal ini, BUT merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.

B.1	Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak
	Setiap orang pribadi atau badan yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) wajib mendaftarkan diri pada kantor pelayanan pajak (KPP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal wajib pajak atau tempat kedudukan wajib pajak, dan kepada mereka diberikan NPWP. Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-7/PJ/2025, NPWP dapat berupa:

	(i)	nomor induk kependudukan (NIK) yang telah diaktivasi sebagai NPWP dalam sistem Coretax, bagi wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk termasuk warisan belum terbagi; dan
	(ii)	nomor 16 digit dari sistem administrasi DJP sebagai NPWP, bagi wajib pajak orang pribadi bukan penduduk, wajib pajak badan, dan wajib pajak instansi pemerintah.

	Bila wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk memiliki status identitas belum padan sampai berlakunya Peraturan Dirjen Pajak No. PER-7/PJ/2025 maka wajib pajak tersebut diberikan NPWP berupa nomor 16 digit. Akan tetapi, untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan, wajib pajak tersebut harus melakukan perubahan data untuk mengaktivasi NIK sebagai NPWP. Sebaliknya, bagi wajib pajak orang pribadi bukan penduduk yang kemudian hari memperoleh NIK wajib mengubah data NPWP-nya menjadi NIK yang telah diaktivasi sebagai NPWP. Bagi wanita kawin yang tidak dikenai pajak secara terpisah dan anak yang belum dewasa, pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya digabung dengan suami sebagai kepala keluarga. Bagi wanita kawin yang telah memiliki NPWP sendiri tetapi ingin bergabung dengan suami maka wanita kawin tersebut harus mengajukan permohonan penetapan sebagai wajib pajak nonaktif (dibahas lebih lanjut di Bab 4 Pajak Penghasilan Orang Pribadi).


B.2	Nomor Identitas Perpajakan
	Selain NPWP, era Coretax juga mengenal nomor identitas perpajakan, berupa NIK atau nomor 16 digit dari sistem administrasi DJP. Berbeda dengan NPWP, nomor identitas perpajakan digunakan untuk kepentingan administrasi perpajakan tertentu. Misalnya, pemberian akun wajib pajak, penyetoran dan/atau pelaporan pajak, pencantuman identitas pihak yang dilakukan pemotongan atau pemungutan, hingga penagihan pajak. Nomor identitas perpajakan ini diperuntukkan bagi orang pribadi atau badan yang belum memenuhi persyaratan untuk wajib memiliki NPWP, yang meliputi:

	(i)	subjek pajak luar negeri (SPLN) yang ditunjuk oleh menteri keuangan untuk melakukan pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan pajak sesuai Pasal 32A UU KUP;
	(ii)	perwakilan negara asing, badan/organisasi internasional, dan pejabatnya yang bukan subjek pajak, tapi membutuhkan identitas perpajakan;
	(iii)	SPLN di Indonesia dan sedang ditagih pajak oleh dirjen pajak atas permohonan negara mitra atau yurisdiksi mitra;
	(iv)	orang pribadi yang tidak melakukan usaha atau pekerjaan bebas dengan akumulasi penghasilan pada tahun pajak berjalan belum melebihi penghasilan tidak kena pajak (PTKP);
	(v)	wanita kawin yang ingin pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan digabung dengan suami, sepanjang NIK-nya telah tercantum dalam data unit keluarga di sistem administrasi DJP;
	(vi)	anak yang belum dewasa (di bawah 18 tahun dan belum pernah menikah), sepanjang NIK-nya telah tercantum dalam data unit keluarga di sistem administrasi DJP; dan
	(vii)	orang pribadi atau badan lain yang tidak memenuhi syarat subjektif dan/atau objektif atau bukan merupakan subjek pajak sesuai Pasal 16 ayat (6) dan Pasal 39 ayat (4) PMK 81/2024.

	Ketentuan selengkapnya diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak No. PER-7/PJ/2025.

B.3	Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak
	Apabila wajib pajak tidak lagi memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagai wajib pajak, kepala KPP dapat menghapus NPWP, baik berdasarkan permohonan maupun secara jabatan, sesuai PER-7/PJ/2025. Adapun penghapusan NPWP dilakukan untuk wajib pajak dengan kriteria:
	(i)	wajib pajak orang pribadi telah meninggal dunia tanpa meninggalkan warisan;
	(ii)	wajib pajak orang pribadi:
		a.	telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya dan tidak lagi berstatus sebagai penduduk, bagi orang pribadi yang semula berstatus sebagai penduduk; atau
		b.	telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, bagi orang pribadi yang berstatus bukan penduduk;
	(iii)	wajib pajak warisan belum terbagi yang warisannya telah selesai dibagi;
	(iv)	wajib pajak badan yang dilikuidasi atau dibubarkan karena penghentian atau penggabungan usaha;
	(v)	wajib pajak BUT yang telah menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia;
	(vi)	wajib pajak badan berbentuk kerja sama operasi (KSO) yang tidak memenuhi kriteria sebagai KSO yang wajib memperoleh NPWP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
	(vii)	instansi pemerintah yang sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak; dan/atau
	(viii)	wajib pajak yang memiliki lebih dari 1 NPWP.

	Khusus wajib pajak warisan belum terbagi, Peraturan Dirjen Pajak No. PER-7/PJ/2025 mengatur permohonan penghapusan diajukan oleh salah seorang ahli waris, pelaksana wasiat, pihak yang mengurus harta peninggalan, atau kuasa dari wakil WP warisan belum terbagi. Selengkapnya mengenai kriteria penghapusan NPWP dapat dilihat di artikel DDTC News.

B.4	Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
	Pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak (BKP) dan/atau jasa kena pajak (JKP) dengan peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto melebihi Rp4,8 miliar dalam tahun buku, wajib melaporkan usahanya pada KPP tempat pengusaha sebagai wajib pajak terdaftar untuk dikukuhkan sebagai PKP. Kewajiban tersebut harus dilakukan paling lambat akhir tahun buku saat batasan tersebut terlampaui. Pengusaha berbentuk KSO juga wajib dikukuhkan sebagai PKP apabila melebihi batasan pengusaha kecil dan salah satu anggotanya telah dikukuhkan sebagai PKP. PMK 81/2024 mengatur ketentuan khusus bagi pengusaha badan yang yang bertempat kedudukan di kantor virtual dan hanya memiliki 1 tempat kegiatan usaha di kantor virtual tersebut atau memiliki tempat kedudukan di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB). Kantor virtual ini dapat menjadi tempat pengukuhan PKP sepanjang pengusaha penyedia jasa kantor virtual sudah menjadi PKP, menyediakan ruangan fisik untuk kegiatan usaha, dan nyata-nyata memberikan layanan pendukung kantor. Jika pengusaha badan tersebut memiliki lebih dari 1 tempat kegiatan usaha, tempat pengukuhan PKP ditetapkan di tempat kegiatan usaha lain selain di kantor virtual tersebut. Selengkapnya lihat artikel DDTCNews berikut. Permohonan pengukuhan PKP diajukan secara elektronik melalui portal wajib pajak, laman atau aplikasi yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP, dan/atau contact center. Bila pengusaha tidak dapat mengajukan secara elektronik, permohonan pengukuhan PKP diajukan secara langsung, pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir ke KPP atau kantor pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan (KP2KP) atau tempat lain yang ditetapkan oleh dirjen pajak. Sesuai PER-7/PJ/2025, permohonan pengukuhan PKP kini wajib disertai dengan peta dan foto lokasi usaha. Kepala KPP kemudian melakukan penelitian kantor untuk menguji kelengkapan data dan/atau dokumen serta memastikan pengusaha tidak dikenai penonaktifan akses pembuatan faktur pajak. Selanjutnya, kepala KPP menerbitkan surat pengukuhan PKP atau surat penolakan pengukuhan PKP paling lama 10 hari kerja setelah bukti penerimaan diterbitkan. Setelah dikukuhkan sebagai PKP, kewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak pertambahan nilai (PPN) atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) yang terutang mulai berlaku sejak masa pajak pertama tahun buku berikutnya. Masa pajak ini adalah masa pajak saat wajib pajak tersebut dikukuhkan sebagai PKP. Meskipun demikian, PKP dapat memilih memulai kewajiban ini sebelum masa pajak pertama tahun buku berikutnya. Apabila pengusaha tidak melaporkan usahanya, kepala KPP atau kepala KP2KP dapat mengukuhkan PKP secara jabatan berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian administrasi, termasuk dari data hasil kegiatan ekstensifikasi dan kegiatan pengumpulan data. Dalam hal ini, PKP dikukuhkan setelah batas waktu atau secara jabatan, wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN sejak masa pajak pengukuhannya. Namun, bagi PKP yang dikukuhkan secara jabatan kewajiban perpajakannya berlaku surut sejak syarat subjektif dan objektif terpenuhi, paling lama 5 tahun sebelum dikukuhkan PKP. Pengusaha kecil dengan peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto di bawah Rp4,8 miliar dapat memilih dikukuhkan sebagai PKP dengan melaporkan usahanya ke KPP/KP2KP sekaligus menyampaikan pemberitahuan masa pajak mulai berlakunya kewajiban PPN, sesuai PMK 164/2023. Berdasarkan permohonan tersebut, kepala KPP atau kepala KP2KP mengukuhkan pengusaha kecil tersebut sebagai PKP. Bagi pengusaha dengan lebih dari 1 tempat kegiatan usaha harus menetapkan salah satu tempat usahanya sebagai alamat utama PKP. Jika tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha berada di KPBPB, tapi tempat usahanya di luar KPBPB, pengusaha tersebut harus menentukan tempat kegiatan usaha sebagai tempat pelaporan usaha. Setiap tempat kegiatan usaha wajib dilaporkan ke KPP terdaftar paling lama 1 bulan sejak pendiriannya, untuk memperoleh nomor identitas tempat kegiatan usaha (NITKU). NITKU juga dapat diberikan secara jabatan bagi tempat tinggal/kedudukan WP saat pendaftaran. NITKU berfungsi memberi akses pembuatan atau penandatanganan faktur pajak bagi pengurus, pegawai di kantor cabang, atau pegawai di subunit organisasi serta mengidentifikasi alamat PKP penjual BKP dan/atau pemberi JKP dan alamat pembeli BKP dan/atau penerima JKP untuk keperluan faktur pajak. Bila wajib pajak tidak lagi melakukan kegiatan usaha di tempat kegiatan usaha, NITKU harus dihapus dari sistem administrasi DJP.

PPh dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam suatu tahun pajak. Penghasilan didefinisikan luas sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Dalam arti lain, WPDN dikenai pajak atas penghasilan dari Indonesia maupun dari luar Indonesia (worldwide income). Sementara itu, bagi wajib pajak luar negeri (WPLN) dan BUT, hanya dikenai pajak atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Secara umum, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:
(i)	penghasilan yang dikenai pajak tidak bersifat final;
(ii)	penghasilan yang dikenai PPh final; dan
(iii)	penghasilan yang tidak dikenai pajak.

Perlu diperhatikan, penghasilan yang dikenai PPh final harus dipotong oleh pihak ketiga. Rinciannya dapat dilihat dalam Bab 5 Pemotongan Pajak Penghasilan. Sejalan dengan hal ini, terdapat jenis penghasilan yang tidak dikenai pajak.
(i)	Bantuan/sumbangan (termasuk zakat, infak, dan sedekah), yang diterima oleh badan amil zakat, lembaga amil zakat, atau lembaga keagamaan resmi dan yang diterima oleh pihak yang berhak, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antarpihak yang bersangkutan;
(ii)	Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis lurus 1 derajat, badan keagamaan/pendidikan/sosial (termasuk yayasan), koperasi, atau orang pribadi pelaku usaha mikro dan kecil, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antarpihak yang bersangkutan;
(iii)	Warisan;
(iv)	Harta (termasuk setoran tunai), yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
(v)	Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, meliputi:
	a.	makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau minuman bagi seluruh pegawai;
	b.	natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu;
	c.	natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan;
	d.	natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai APBN, APBD, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja desa; atau
	e.	natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu;
(vi)	Pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit, atau meninggalnya pihak tertanggung, dan pembayaran asuransi beasiswa;
(vii)	Dividen atau penghasilan lain dengan ketentuan sebagai berikut:
	a.	dividen dalam negeri yang diterima atau diperoleh WPDN badan, sepanjang dibagikan berdasarkan RUPS atau sebagai dividen interim (termasuk rapat dan mekanisme pembagian sejenis);
	b.	dividen luar negeri dan penghasilan setelah pajak dari BUT di luar negeri yang diterima oleh WPDN badan, sepanjang diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam jangka waktu tertentu;
(viii)	Iuran dana pensiun yang pendiriannya disahkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
(ix)	Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun pada angka (viii), dalam bidang-bidang tertentu;
(x)	Bagian laba atau sisa hasil usaha (SHU) yang diterima atau diperoleh anggota koperasi, perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif (KIK);
(xi)	Penghasilan perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan beroperasi di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
	a.	merupakan perusahaan mikro, kecil menengah, atau yang beroperasi dalam sektor usaha tertentu sesuai peraturan menteri keuangan; dan
	b.	sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia (BEI);
(xii)	Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu;
(xiii)	Sisa lebih yang diterima badan/lembaga nirlaba dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan (litbang), yang terdaftar pada instansi berwenang, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana, paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih;
(xiv)	Bantuan/santunan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kepada wajib pajak tertentu;
(xv)	Dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) dan/atau BPIH khusus, dan penghasilan pengembangan keuangan haji pada instrumen keuangan tertentu, yang diterima oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH);
(xvi)	Sisa lebih badan/lembaga sosial dan keagamaan terdaftar, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana sosial dan keagamaan paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, atau ditempatkan sebagai dana abadi.

Pembahasan lebih rinci mengenai penghasilan yang tidak dikenai pajak dapat dilihat dalam PP No. 55/2022. Lebih lanjut, BUT hanya dikenai pajak atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Berikut adalah objek pajak BUT.
(i)	Penghasilan dari usaha atau kegiatan BUT dan harta yang dikuasai atau dimiliki;
(ii)	Penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan oleh BUT di Indonesia; dan
(iii)	Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 UU PPh yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan yang menimbulkan penghasilan sebagaimana disampaikan di atas.

Bagi WPDN badan dan BUT, pajak terutang dikurangi dengan kredit pajak tahun pajak berjalan, berupa:
(i)	pemungutan pajak atas penghasilan dari kegiatan impor atau kegiatan usaha lain sesuai Pasal 22 UU PPh. Lihat rinciannya dalam Bab 5 Pemotongan Pajak Penghasilan;
(ii)	pemotongan pajak atas dividen, bunga, royalti, sewa, hadiah, penghargaan, dan imbalan jasa sesuai Pasal 23 UU PPh. Lihat rinciannya dalam Bab 5 Pemotongan Pajak Penghasilan;
(iii)	pembayaran sendiri oleh wajib pajak sesuai Pasal 25 UU PPh;
(iv)	pemotongan pajak atas penghasilan Pasal 26 ayat (5) UU PPh.

Penilaian untuk tujuan perpajakan yang selanjutnya disebut penilaian adalah serangkaian kegiatan dalam rangka menentukan nilai atas objek penilaian pada saat tertentu yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar penilaian dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Berdasarkan PMK 79/2023, DJP dapat melakukan penilaian untuk menentukan:
(i)	nilai objek pajak pajak bumi dan bangunan (PBB) dalam rangka penetapan nilai jual objek pajak (NJOP); dan
(ii)	nilai harta berwujud, harta tak berwujud, dan bisnis.

Selain itu, PMK 79/2023 juga mencakup pelaksanaan penilaian sehubungan dengan penagihan pajak dengan surat paksa. PMK 79/2023 bukan merupakan pedoman bagi wajib pajak dalam melakukan penilaian. Wajib pajak dapat menunjuk kantor jasa penilai publik (KJPP) untuk melakukan penilaian, yang hasilnya nanti akan dikaji atau dinilai oleh DJP. Melalui PMK 79/2023, otoritas pajak melakukan penilaian atas suatu objek hanya dengan 1 pendekatan. Pendekatan tersebut dipilih dengan mempertimbangkan objek penilaian dan ketersediaan data. Sejak 12 Maret 2026, pedoman teknis penilaian diatur dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-2/PJ/2026 s.t.d.t.d. SE-4/PJ/2026. Beleid ini menyempurnakan pedoman teknis agar penilaian lebih terstandar dan seragam di seluruh unit DJP. PMK 79/2023 sendiri sebagai payung hukum tidak berubah, SE-2/PJ/2026 hanya memperbarui tata cara pelaksanaannya. Berdasarkan Pasal 13 ayat (4) PMK 79/2023, pendekatan penilaian ini berbeda tergantung pada jenis objeknya. Pertama, untuk harta berwujud dan tak berwujud mencakup pendekatan pasar, pendekatan pendapatan, dan pendekatan biaya. Kedua, untuk penilaian bisnis menggunakan pendekatan pasar, pendekatan pendapatan, dan pendekatan aset. Perlu untuk diketahui bahwa penerapan pendekatan penilaian untuk menentukan nilai objek pajak PBB dalam rangka penetapan NJOP tetap harus memenuhi ketentuan PMK 234/PMK.03/2022. Selanjutnya, penilaian untuk menetapkan nilai objek pajak PBB dalam rangka penetapan NJOP, harta berwujud, harta tak berwujud, dan bisnis dapat dilakukan oleh DJP dengan penilaian kantor atau penilaian lapangan. Penggunaan hasil penilaian kini lebih luas dari sekadar pengawasan, pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, dan penagihan. Berdasarkan SE-2/PJ/2026, hasil penilaian harta berwujud, harta tidak berwujud, dan bisnis juga digunakan sebagai dasar penentuan harga transfer yang wajar dalam prosedur persetujuan bersama dan kesepakatan harga transfer. Lihat Bab 6 Pajak Internasional dan Transfer Pricing untuk penjelasan lengkapnya . Sebelum melakukan penilaian, DJP membentuk tim penilai, yang terdiri atas supervisor, ketua tim, dan anggota tim. Tim penilai bekerja berdasarkan surat perintah penilaian (SPPn) yang diterbitkan oleh kepala unit pelaksana penilaian. Permintaan bantuan penilaian antarunit DJP kini dapat diajukan secara elektronik melalui sistem Coretax DJP. Apabila tim penilai mengumpulkan data objek dan data pendukung, wajib pajak atau kuasanya berhak meminta tim penilai untuk menunjukkan SPPn tersebut. Sebagai bentuk penjaminan mutu, SE-2/PJ/2026 juga memperkenalkan mekanisme reviu sebelum laporan diterbitkan dan proses kaji ulang atas laporan penilaian yang sudah diterbitkan. Mekanisme ini penting diketahui agar wajib pajak memahami bahwa setiap laporan penilaian DJP kini melalui lapisan kontrol kualitas tambahan sebelum dan sesudah diterbitkan. Selain penilaian yang dilakukan oleh DJP tersebut, wajib pajak juga dapat mengajukan sendiri permohonan penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan. Perusahaan yang mengajukan permohonan ini harus memenuhi semua kewajiban pajak hingga masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukannya penilaian kembali dan diberikan surat keterangan fiskal (SKF). Dalam hal ini, perusahaan yang dimaksud adalah wajib pajak badan dalam negeri dan BUT, tidak termasuk perusahaan yang memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar AS. Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-8/PJ/2025, bila kondisi keuangan perusahaan tidak memungkinkan untuk melunasi PPh final atas penilaian kembali tersebut secara sekaligus, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran paling lama 12 bulan. Permohonan diajukan secara elektronik melalui portal wajib pajak bersamaan dengan permohonan penilaian kembali, disertai dokumen pendukung seperti laporan keuangan 2 tahun terakhir. Jika dirjen pajak tidak menerbitkan keputusan dalam batas waktu tertentu, permohonan dianggap disetujui secara otomatis. Sebaliknya, pembayaran angsuran yang melewati jatuh tempo, dikenai sanksi bunga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. PMK 79/2023 juga mengatur hak dan kewajiban wajib pajak apabila penilai melakukan penilaian dan mengumpulkan data objek serta data pendukung dari wajib pajak. Dengan demikian, melalui PMK 79/2023, terdapat alur dan proses bisnis otoritas pajak dalam melakukan penilaian untuk keperluan pengawasan, pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, dan penagihan.

Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, serta wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Sementara itu, terdapat kategori wajib pajak yang dikecualikan dari kewajiban pembukuan, tetapi wajib menyelenggarakan pencatatan, yaitu wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan norma penghitungan penghasilan neto (NPPN), orang pribadi yang tidak menjalankan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas (yaitu pegawai), dan wajib pajak orang pribadi yang memenuhi kriteria tertentu. Dalam hal ini, wajib pajak orang pribadi yang memenuhi kriteria tertentu adalah wajib pajak orang pribadi yang:
(i)	melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas; dan
(ii)	peredaran bruto dari kegiatan tersebut secara keseluruhan dikenai PPh yang bersifat final dan/atau merupakan objek pajak serta tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 tahun pajak.

Secara umum, pencatatan terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak terutang. Pencatatan harus dilakukan sesuai dengan kaidah dalam PMK 81/2024. Pertama, pencatatan harus dilakukan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya serta didukung dengan dokumen yang menjadi dasar pencatatan. Kedua, pencatatan harus dilakukan di Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, dan mata uang rupiah sebesar nilai yang sebenarnya dan/atau seharusnya terjadi dan disusun dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing yang diizinkan oleh menteri keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Ketiga, pencatatan harus dilakukan dalam suatu tahun pajak berupa jangka waktu 1 tahun kalender mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Keempat, pencatatan harus dilakukan secara kronologis dan sistematis berdasarkan urutan tanggal diterimanya peredaran bruto dan/atau penghasilan bruto. Petunjuk pelaksanaan pencatatan bagi wajib pajak orang pribadi dapat dilihat dalam Peraturan Dirjen Pajak No. PER-4/PJ/2009. Kewajiban menyelenggarakan pencatatan meliputi data peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto, termasuk penghasilan bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final. Di sisi lain, pembukuan harus diselenggarakan dengan baik dengan dokumen pendukung, termasuk dokumentasi dan informasi penentuan harga transfer (apabila diperlukan). Informasi lebih lanjut mengenai dokumentasi penentuan harga transfer dapat dilihat dalam Bab 6 Pajak Internasional dan Transfer Pricing. Pencatatan dan pembukuan harus diselenggarakan dalam bahasa Indonesia dan dalam mata uang rupiah, berdasarkan standar akuntansi keuangan (SAK) Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Pembukuan yang menggunakan bahasa asing (bahasa Inggris) dan mata uang dolar Amerika Serikat (AS) sebagai mata uang fungsionalnya dapat berlaku bagi wajib pajak badan tertentu. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Dirjen Pajak No. PER-8/PJ/2025, wajib pajak badan tertentu meliputi:
(i)	wajib pajak yang melakukan kontrak karya dengan Pemerintah Indonesia;
(ii)	wajib pajak kontraktor kontrak kerja sama minyak dan gas bumi;
(iii)	wajib pajak penanaman modal asing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan penanaman modal asing;
(iv)	BUT;
(v)	wajib pajak yang berafiliasi langsung dengan perusahaan induk di luar negeri, yaitu perusahaan anak (subsidiary company) yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perusahaan induk (parent company) di luar negeri yang mempunyai hubungan istimewa;
(vi)	wajib pajak yang mendaftarkan sahamnya baik sebagian maupun seluruhnya di bursa efek luar negeri;
(vii)	kontrak investasi kolektif (KIK) yang menerbitkan reksa dana dalam mata uang dolar AS dan telah memperoleh surat pemberitahuan efektif pernyataan pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau lembaga yang berwenang;
(viii)	wajib pajak dengan laporan keuangan dalam mata uang fungsional menggunakan satuan mata uang dolar AS sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia;
(ix)	wajib pajak yang terikat perjanjian dengan pemerintah, yang dalam perjanjian tersebut mewajibkan untuk pembukuan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar AS; atau
(x)	wajib pajak KSO, yang dipersyaratkan dalam perjanjian kerja sama atau akta pendiriannya, yang meliputi:
	a.	wajib pajak KSO yang semua anggotanya telah diizinkan untuk melakukan pembukuan bahasa Inggris dan satuan dolar AS; atau
	b.	wajib pajak KSO yang tidak semua anggotanya telah diizinkan untuk melakukan pembukuan bahasa Inggris dan satuan dolar AS.

Ketentuan mengenai tata cara pembukuan dengan bahasa asing dan mata uang selain rupiah serta kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh badan diatur dalam sejumlah peraturan, antara lain PMK 81/2024, Peraturan Dirjen Pajak No. PER-8/PJ/2025, dan KMK No. 543/KMK.04/2000. Wajib pajak badan tertentu dapat diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan yang telah diaudit sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang atau peraturan tertentu (yaitu Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas). Adapun buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pencatatan atau pembukuan wajib disimpan selama sepuluh tahun di Indonesia, termasuk hasil pengolahan data menggunakan pembukuan elektronik atau program aplikasi daring. Pada dasarnya pembukuan harus diselenggarakan secara konsisten dengan prinsip taat asas. Akan tetapi, apabila wajib pajak hendak melakukan perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku maka dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada dirjen pajak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Dirjen Pajak No. PER-8/PJ/2025. Permohonan ini diajukan secara elektronik melalui portal wajib pajak pada sistem Coretax paling lambat 1 bulan sebelum tahun buku dimulai, disertai dokumen pendukung.

PPh badan terutang setelah dikurangi kredit pajak (termasuk angsuran pajak bulanan) yang menghasilkan besaran pajak menjadi:
(i)	kurang bayar (Pasal 29 UU PPh) maka harus dilunasi sebelum SPT Tahunan PPh disampaikan; atau
(ii)	lebih bayar (Pasal 28A UU PPh) maka kelebihan pembayaran pajak dikembalikan setelah pemeriksaan.

Dalam melaksanakan hak dan kewajiban pajak, wajib pajak dapat mewakili dirinya sendiri, diwakilkan oleh wakilnya, atau menunjuk seorang kuasa untuk bertindak atas namanya dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Apabila wajib pajak gagal memenuhi kewajibannya, khususnya sehubungan dengan pembayaran pajak yang terutang maka wakil wajib pajak dapat dimintai pertanggungjawaban, kecuali dapat membuktikan dan meyakinkan DJP bahwa wakil wajib pajak dalam kedudukannya, benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut. Wakil wajib pajak bagi orang pribadi mencakup wajib pajak orang pribadi itu sendiri, suami atau istri (apabila digabung administrasi perpajakannya), dan ahli warisnya. Perincian lebih lanjut mengenai wakil wajib pajak ini dapat dilihat dalam artikel DDTCNews. Untuk warisan yang belum terbagi dapat diwakili oleh ahli warisnya, pelaksana wasiatnya, atau pihak yang mengurus harta peninggalannya. Wakil wajib pajak badan mencakup direktur, komisaris, eksekutif senior (C-suite), dan orang yang berwenang mengambil keputusan untuk badan tersebut. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat dalam artikel DDTCNews. Berbeda dengan wakil, kuasa wajib pajak adalah pihak yang ditunjuk oleh wajib pajak melalui surat kuasa khusus (SKK) untuk menjalankan pemenuhan hak dan/atau kewajiban perpajakan tertentu. Ketentuan mengenai kuasa wajib pajak ini kini diatur secara komprehensif dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 44 Tahun 2026 (PMK 44/2026). Pada dasarnya, PMK 44/2026 menegaskan 3 kategori pihak yang dapat ditunjuk sebagai kuasa wajib pajak, yaitu:
(i)	Konsultan pajak
	Wajib memiliki kompetensi tertentu berupa pemahaman terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, yang dibuktikan dengan izin konsultan pajak (IKP) yang masih berlaku.
(ii)	Pihak lain
	Wajib memiliki kompetensi tertentu berupa pemahaman terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, yang dibuktikan dengan surat keterangan terdaftar (SKT) yang masih berlaku dan terdaftar dalam sistem Coretax.
(iii)	Keluarga
	Kategori keluarga ini dapat dikuasakan kepada suami, istri, atau seseorang yang memiliki hubungan sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dari wajib pajak, dan merupakan satu-satunya kategori yang dikecualikan dari syarat kompetensi perpajakan.

Ketentuan ini menandai pergeseran signifikan dari rezim sebelumnya. Sebelum PMK 44/2026 berlaku, seseorang selain konsultan pajak dapat ditunjuk sebagai kuasa cukup dengan sertifikat brevet pajak atau ijazah pendidikan formal perpajakan minimal Diploma III dari perguruan tinggi terakreditasi A. Kini pengakuan berbasis brevet atau ijazah tersebut hanya berlaku sebagai ketentuan peralihan sampai dengan 31 Desember 2026, dengan Surat Kuasa Khusus wajib dibuat dalam bentuk kertas dan melampirkan fotokopi brevet atau ijazah dimaksud. Setelah tanggal tersebut, pihak lain wajib memiliki SKT. Tata cara permohonan SKT ini kini telah diterbitkan, yakni melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55 Tahun 2026 tentang Konsultan Pajak dan Pihak Lain yang Bertindak sebagai Kuasa Wajib Pajak (PMK 55/2026). Beleid ini berlaku sekaligus mencabut PMK 111/2014 s.t.d.d. PMK 175/2022. Berdasarkan PMK 55/2026, ketentuan mengenai perizinan konsultan pajak serta surat keterangan kompetensi berlaku secara mutatis mutandis terhadap penerbitan SKT bagi pihak lain. Secara teknis, SKT diterbitkan oleh Dirjen SPSK bersamaan dengan penerbitan surat keterangan kompetensi, sesuai dengan klasifikasi yang diperoleh pihak lain. Adapun SKT tersebut berlaku selama 3 tahun sejak tanggal diterbitkan. Khusus bagi mantan pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terdapat ketentuan khusus yang berlaku apabila mengajukan menjadi kuasa wajib pajak (konsultan pajak dan pihak lain). Ketentuan khusus ini berlaku untuk pensiunan PNS, PNS yang berhenti sebelum usia pensiun, dan mantan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Berdasarkan PMK 44/2026, khusus kategori ini terdapat persyaratan ketat berupa rekam jejak bebas dari hukuman disiplin berat selama masa pengabdian, serta masa tunggu, yaitu 5 tahun terhitung sejak tanggal pensiun atau pemberhentian sebelum yang bersangkutan dapat ditunjuk sebagai kuasa. Dari sisi formalitas, SKK dapat dibuat dalam bentuk elektronik maupun kertas, dan hanya berlaku untuk 1 orang kuasa serta 1 pelaksanaan Hak dan/atau kewajiban perpajakan tertentu. Artinya, seorang kuasa tidak dapat melimpahkan kuasa yang diterimanya kepada pihak lain. Dalam menjalankan tugasnya, seorang kuasa wajib:
(i)	mematuhi ketentuan perpajakan;
(ii)	menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme;
(iii)	menjaga kerahasiaan informasi wajib pajak,
serta tidak menghalang-halangi pelaksanaan ketentuan perpajakan.

Apabila konsultan pajak melanggar ketentuan ini maka dapat dikenai sanksi administratif. Berdasarkan PMK 55/2026, larangan bagi konsultan pajak dan sanksinya berlaku mutatis mutandis bagi pihak lain. Berikut ini adalah larangan beserta sanksi yang perlu dihindari:
(i)	memberikan keterangan yang menyesatkan klien sanksi pembekuan IKP paling lama 2 tahun;
(ii)	melakukan rekayasa yang bertentangan dengan ketentuan perpajakan dikenai sanksi pembekuan IKP paling lama 2 tahun.
(iii)	menawarkan/menerima imbalan atau gratifikasi yang tidak wajar terkait tugasnya hingga melakukan pemerasan kepada petugas pajak atau klien dikenai sanksi pencabutan IKP.

Selain itu, pemberian kuasa pajak berakhir apabila masa berlaku SKK habis, dicabut oleh wajib pajak, IKP/SKT dibekukan atau dicabut, atau kuasa dipidana karena tindak pidana perpajakan maupun tindak pidana lainnya. Sementara itu, dalam konteks konsultan pajak, sistem tingkatan izin konsultan pajak (A/B/C) sebagai penentuan jenis wajib pajak yang dapat diwakili tetap berlaku. Namun, perlu dicatat bahwa ketentuan ini kini telah diatur dalam PMK 55/2026. Berdasarkan PMK 55/2026, IKP terbagi menjadi 3 tingkat. Pertama, izin tingkat A dipergunakan untuk memberikan jasa perpajakan kepada orang pribadi, kecuali yang berdomisili di negara/yurisdiksi mitra P3B dengan Indonesia. Kedua, izin tingkat B dipergunakan untuk memberikan jasa kepada orang pribadi dan badan, kecuali badan dengan penanaman modal asing, BUT, dan negara/yurisdiksi mitra P3B. Ketiga, izin tingkat C dipergunakan untuk memberikan jasa kepada seluruh orang pribadi dan badan tanpa pengecualian. Menariknya, sistem tingkatan yang sama juga berlaku secara mutatis mutandis bagi kategori pihak lain melalui klasifikasi SKT-nya. Dengan demikian, cakupan wajib pajak yang dapat diwakili oleh seorang "pihak lain" turut dibatasi berdasarkan tingkat SKT yang disandangnya. Hal ini agar sejalan dengan skema yang berlaku bagi konsultan pajak. Dari sisi kelembagaan, kewenangan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan atas konsultan pajak, kantor konsultan pajak, maupun pihak lain kini dilimpahkan oleh Menteri Keuangan kepada Dirjen SPSK, sehingga bukan menjadi kewenangan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) lagi. Dirjen SPSK ini berwenang antara lain menerbitkan IKP dan SKT, serta mengumumkan sanksi administratif berupa pembekuan dan pencabutan IKP/SKT kepada masyarakat melalui laman resmi Kemenkeu, yang dapat menjadi rujukan bagi wajib pajak untuk memverifikasi status kuasa yang hendak ditunjuknya. Sebagai catatan, PMK 55/2026 turut mengatur ketentuan peralihan yaitu IKP yang telah diterbitkan berdasarkan ketentuan sebelumnya, dinyatakan tetap berlaku sebagai IKP. Kemudian, sertifikat konsultan pajak yang telah diterbitkan diakui sebagai surat keterangan kompetensi untuk paling lama 2 tahun sejak diterbitkan serta asosiasi konsultan pajak yang telah terdaftar dinyatakan tetap terdaftar. Adapun penyelenggaraan ujian profesi konsultan pajak oleh asosiasi konsultan pajak sendiri diberi batas waktu hingga 31 Desember 2026. Batas waktu ini ditetapkan sama dengan berakhirnya masa transisi pengakuan brevet/ijazah bagi kategori pihak lain berdasarkan PMK 44/2026. Terakhir, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 63/PUU-XV/2017 menjamin hak wajib pajak untuk memberikan kuasa kepada pihak lain yang memiliki pengetahuan di bidang perpajakan tanpa dibatasi oleh PMK 229/PMK.03/2014. Kini ketentuan tersebut pada dasarnya telah terakomodasi melalui pengaturan eksplisit kategori pihak lain dalam PMK 44/2026. Pembahasan lebih mendalam tentang kompetensi kuasa, kode etik, dan praktik usaha dapat dilihat dalam buku DDTC Kuasa dan Konsultan Pajak: Model dan Perbandingan.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (3) UU PPh, nilai perolehan atau pengalihan harta yang dialihkan dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha (selanjutnya disebut restrukturisasi usaha) adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan/diterima berdasarkan harga pasar, kecuali ditetapkan lain oleh menteri keuangan. PMK 81/2024 s.t.d.t.d. PMK 1/2026 menegaskan penggunaan nilai pasar untuk pengalihan harta terkait restrukturisasi usaha tersebut. Selisih antara harga pasar dan nilai sisa buku harta yang dialihkan merupakan penghasilan kena pajak. Namun, wajib pajak dapat menggunakan nilai buku setelah mendapatkan persetujuan DJP. Salah satunya untuk penggabungan usaha dari 3 atau lebih WPDN yang modalnya terbagi atas saham, dengan cara mengalihkan seluruh harta dan kewajiban kepada salah satu WPDN tanpa sisa kerugian fiskal (atau sisa kerugian fiskal yang lebih kecil) dan membubarkan WPDN yang mengalihkan harta dan kewajiban tersebut. Permohonan penggunaan nilai buku diajukan kepada DJP paling lama 6 bulan setelah tanggal efektif restrukturisasi usaha dilakukan, dengan melampirkan alasan dan tujuan. Wajib pajak juga harus memenuhi persyaratan tujuan bisnis (business purpose test) dan memenuhi syarat penerbitan surat keterangan fiskal (SKF). Berikut adalah persyaratan tujuan bisnis yang dimaksud.
(i)	Tujuan utama restrukturisasi usaha adalah menciptakan sinergi usaha dan memperkuat struktur permodalan, bukan untuk penghindaran pajak;
(ii)	Kegiatan usaha wajib pajak yang mengalihkan harta masih berlangsung hingga tanggal efektif dari restrukturisasi usaha;
(iii)	Kegiatan usaha yang dialihkan sebelum restrukturisasi usaha terjadi, wajib dilanjutkan oleh wajib pajak penerima pengalihan harta paling singkat 4 tahun setelah tanggal efektif restrukturisasi usaha;
(iv)	Kegiatan usaha wajib pajak penerima harta terkait restrukturisasi usaha tetap berlangsung paling singkat 4 tahun setelah tanggal efektif restrukturisasi usaha; dan
(v)	Aktiva tetap yang diterima yang berasal dari restrukturisasi usaha tidak dipindahtangankan oleh wajib pajak penerima harta paling singkat 2 tahun setelah tanggal efektif restrukturisasi usaha, kecuali untuk tujuan peningkatan efisiensi perusahaan.

Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada PMK 81/2024 s.t.d.t.d. PMK 1/2026 dan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-8/PJ/2025.

Biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan usaha yang dikenai PPh dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, kecuali pengeluaran dengan masa manfaat lebih dari 1 tahun. Adapun biaya 3M dengan masa manfaat lebih dari 1 tahun ini tidak boleh dibebankan sekaligus, tapi dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi. Selain itu, biaya 3M yang bukan objek pajak tidak dapat dibebankan sebagai biaya.

D.1	Biaya yang Dapat Dikurangkan
	Berikut kriteria yang harus dipenuhi agar biaya 3M dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
	(i)	Biaya entertainment, representasi, jamuan dan sejenisnya
		Dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, sepanjang wajib pajak dapat membuktikan biaya tersebut benar-benar dikeluarkan (formal) dan berkaitan dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan perusahaan (materiil). Oleh karena itu, daftar nominatif biaya entertainment wajib dilampirkan pada SPT Tahunan;

	(ii)	Biaya promosi
		Akumulasi biaya iklan, pameran produk, pengenalan produk baru, dan/atau sponsorship terkait promosi produk, dengan syarat:
		a.	untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan penjualan;
		b.	dikeluarkan secara wajar; dan
		c.	menurut adat kebiasaan pedagang yang baik.
		Seluruh biaya promosi harus didokumentasikan dalam daftar nominatif (minimal memuat data nama penerima, NPWP, alamat, tanggal, bentuk dan jenis biaya, besarnya biaya, nomor bukti pemotongan, dan PPh yang dipotong) dan wajib dilaporkan sebagai lampiran SPT Tahunan PPh badan;

	(iii)	Penghapusan piutang tak tertagih Dapat dibebankan melalui:
		a.	penghapusan langsung saat piutang nyata-nyata tidak dapat tertagih; atau
		b.	pembentukan cadangan, pembebanan atas penghapusan piutang tak tertagih melalui penyisihan yang dibentuk sejak awal pengakuan piutang,
		pada pembukuan yang dilakukan secara taat asas.

		Syarat piutang nyata-nyata tidak dapat tertagih (PMK 105/PMK.03/2009 s.t.d.t.d PMK 207/PMK.010/2015):
		a.	Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
		b.	Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat tertagih kepada DJP; dan
		c.	Piutang yang nyata-nyata tidak dapat tertagih tersebut:
			■	Perkara penagihannya diserahkan ke Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara;
			■	terdapat perjanjian tertulis terkait penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur;
			■	telah dipublikasikan di penerbitan umum atau khusus; atau
			■	terdapat pengakuan debitur bahwa utangnya dihapuskan untuk jumlah tertentu.

		Syarat ini tidak berlaku untuk piutang tak tertagih ke debitur kecil. Jika kemudian piutang tersebut dilunasi oleh debitur maka jumlah yang dilunasi menjadi penghasilan bagi kreditur pada tahun pajak diterimanya pelunasan. Kemudian, pembentukan cadangan pada huruf (b) hanya untuk wajib pajak usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang, yang dihitung berdasarkan standar akuntansi keuangan dengan batasan tertentu sesuai PMK 74/2024. Lihat perubahan cara menghitung saldo awal cadangan piutang tak tertagih dalam artikel DDTCNews;

	(iv)	Pembentukan atau pemupukan dana cadangan
		Dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sepanjang berupa:
		a.	cadangan piutang tak tertagih (bank dan badan usaha lain penyalur kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang), yang dihitung berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku dengan batasan tertentu setelah berkoordinasi dengan OJK;
		b.	cadangan usaha asuransi, termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh BPJS;
		c.	cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);
		d.	cadangan biaya reklamasi pertambangan;
		e.	cadangan biaya penanaman kembali kehutanan; dan
		f.	cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri,
		yang memenuhi persyaratan tertentu;

	(v)	Sumbangan dan/atau biaya tertentu, terdiri atas:
		a.	sumbangan bencana nasional, yang merupakan sumbangan untuk korban bencana nasional, yang disalurkan melalui badan penanggulangan bencana atau lembaga atau pihak yang telah mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang untuk pengumpulan dana penanggulangan bencana;
		b.	sumbangan litbang, di wilayah Republik Indonesia yang disalurkan melalui lembaga litbang;
		c.	sumbangan fasilitas pendidikan, melalui lembaga pendidikan;
		d.	sumbangan pembinaan olahraga, melalui lembaga pembinaan olahraga; dan
		e.	biaya pembangunan infrastruktur sosial, untuk kepentingan umum dan bersifat nirlaba.

		Syarat agar sumbangan dan/atau biaya di atas dapat dikurangkan dari penghasilan bruto:
		a.	wajib pajak mempunyai penghasilan neto fiskal berdasarkan SPT Tahunan PPh tahun pajak sebelumnya;
		b.	pemberian sumbangan/biaya tidak menyebabkan rugi pada tahun pajak sumbangan diberikan;
		c.	didukung oleh bukti yang sah; dan
		d.	lembaga penerima memiliki NPWP, kecuali badan yang dikecualikan sebagai subjek pajak sesuai UU PPh.

		Nilai keseluruhan sumbangan dan/atau biaya infrastruktur sosial dibatasi maksimal 5% dari penghasilan neto fiskal tahun pajak sebelumnya. Terdapat ketentuan tambahan yang memengaruhi besaran biaya yang dapat dikurangkan. Biaya sehubungan dengan penghasilan yang dikenai PPh final atau tunjangan tidak dapat dikurangkan. Adapun biaya gabungan untuk penghasilan kena pajak dan tunjangan atau penghasilan yang dikenai PPh final harus dialokasikan secara proporsional.
		(i)	Biaya sehubungan dengan penghasilan yang dikenai PPh final atau tunjangan tidak dapat dikurangkan. Adapun biaya gabungan untuk penghasilan kena pajak dan tunjangan atau penghasilan yang dikenai PPh final harus dialokasikan secara proporsional.
		(ii)	Natura dan/atau kenikmatan sebagai penggantian atau imbalan dapat menjadi pengurang penghasilan bruto sejak tahun pajak 2023. Lihat Bab 4 Pajak Penghasilan Orang Pribadi untuk perlakuan PPh atas penggantian atau imbalan yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.
		(iii)	Biaya pinjaman yang melebihi rasio utang dan modal (debt-to-equity ratio/DER) 4:1 harus disesuaikan secara proporsional. Biaya pinjaman yang diperhitungkan hanya sebesar biaya pinjaman yang sesuai dengan DER 4:1. Terdapat syarat dan pengecualian penerapan DER bagi wajib pajak tertentu. Bunga kepada pihak berelasi juga harus memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm's length principle).
		(iv)	Jika rata-rata pinjaman lebih besar dari rata-rata dana yang ditempatkan dalam deposito atau tabungan lainnya, besarnya bunga pinjaman yang dapat dibebankan adalah jumlah rata-rata pinjaman dikurangi jumlah rata-rata deposito berjangka atau tabungan lainnya dikalikan dengan tarif pajak yang ditetapkan.

D.2	Biaya yang Tidak Dapat Dikurangkan
	Biaya yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha yang dikenai pajak secara umum merupakan biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Beberapa biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk tujuan PPh badan, yaitu:
	(i)	Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apa pun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian SHU koperasi;
	(ii)	Biaya untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
	(iii)	Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali yang memenuhi syarat tertentu pada uraian D.1;
	(iv)	Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar pemberi kerja dan dihitung sebagai penghasilan bagi yang bersangkutan;
	(v)	Jumlah melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
	(vi)	Harta hibahan, bantuan/sumbangan, dan warisan, kecuali diatur secara khusus sebagai pengurang penghasilan bruto;
	(vii)	Pajak penghasilan;
	(viii)	Biaya untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
	(ix)	Gaji untuk anggota persekutuan/firma/perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
	(x)	Sanksi administratif (bunga, denda, dan kenaikan) serta sanksi pidana berupa denda terkait pelaksanaan ketentuan perpajakan;
	(xi)	Suap, gratifikasi, dan/atau pemberian lain dengan nama dan bentuk apa pun sebagaimana dimaksud dalam peraturan tindak pidana korupsi/suap, termasuk yang diberikan kepada pejabat publik asing.

DDTC Indonesian Tax Manual

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab 1Survei Perkembangan Terkini

Bab 1Survei Perkembangan Terkini

Bab 2Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

A.Gambaran Umum

B.Subjek Pajak dan Administrasi Wajib Pajak

C.Wakil dan Kuasa Wajib Pajak

D.Pembukuan dan Pencatatan

E.Pembayaran Pajak dan Surat Pemberitahuan

F.Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

G.Sengketa dan Litigasi Pajak

H.Penilaian untuk Tujuan Perpajakan

Bab 2Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

A.Gambaran Umum

B.Subjek Pajak dan Administrasi Wajib Pajak

C.Wakil dan Kuasa Wajib Pajak

D.Pembukuan dan Pencatatan

E.Pembayaran Pajak dan Surat Pemberitahuan

F.Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

G.Sengketa dan Litigasi Pajak

H.Penilaian untuk Tujuan Perpajakan

Bab 3Pajak Penghasilan Badan

A.Subjek Pajak

B.Kelompok Penghasilan

C.Cara Menghitung Pajak Penghasilan Badan

D.Biaya yang Dapat dan Tidak Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto

E.Penyusutan dan Amortisasi

F.Kompensasi Kerugian

G.Tarif Pajak Penghasilan Badan

H.Branch Profit Tax

I.Angsuran Pajak

J.Kredit Pajak Dalam Negeri

K.Kredit Pajak Luar Negeri

L.Pajak Penghasilan Badan Kurang atau Lebih Bayar

M.Pemajakan Kegiatan Usaha atau Transaksi Tertentu

N.Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha

O.Pelaporan Pajak Penghasilan Badan

Bab 3Pajak Penghasilan Badan

A.Subjek Pajak

B.Kelompok Penghasilan

C.Cara Menghitung Pajak Penghasilan Badan

D.Biaya yang Dapat dan Tidak Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto

E.Penyusutan dan Amortisasi

F.Kompensasi Kerugian

G.Tarif Pajak Penghasilan Badan

H.Branch Profit Tax

I.Angsuran Pajak

J.Kredit Pajak Dalam Negeri

K.Kredit Pajak Luar Negeri

L.Pajak Penghasilan Badan Kurang atau Lebih Bayar

M.Pemajakan Kegiatan Usaha atau Transaksi Tertentu

N.Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha

O.Pelaporan Pajak Penghasilan Badan

Bab 4Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Bab 4Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Bab 5Pemotongan Pajak Penghasilan

Bab 5Pemotongan Pajak Penghasilan

Bab 6Pajak Internasional dan Transfer Pricing

Bab 6Pajak Internasional dan Transfer Pricing

Bab 7Pajak Pertambahan Nilai

Bab 7Pajak Pertambahan Nilai

Bab 9Bea dan Cukai

Bab 8Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Bab 9Bea dan Cukai

Bab 11Bea Meterai

Bab 10Insentif Fiskal

Bab 11Bea Meterai

Bab 13Pajak Daerah

Bab 12Pajak Bumi dan Bangunan Sektor P5L

Bab 13Pajak Daerah

Daftar Singkatan

Bab 14Pajak Karbon

Daftar Singkatan

Tim Ahli Perpajakan DDTC

Pendiri DDTC

Tim Ahli Perpajakan DDTC